Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yang melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan.
"Kami menyampaikan kepada Wakil Ketua MPR RI Edy Soeparno mengenai aspirasi masyarakat yang ada di pulau, dan aspirasi itu umumnya mengenai sarana dan prasarana infrastruktur," ujarnya di Makassar, Kamis.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Munafri menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat pulau, khususnya terkait ketersediaan listrik, pembangunan dermaga, hingga akses pendidikan yang layak.
Baca juga: Wali Kota Makassar mengupayakan terdapat tiga faskes di pulau
Ia mengatakan aspirasi masyarakat kepulauan ini penting menjadi perhatian bersama. Listrik PLN di pulau-pulau masih belum maksimal, sementara dermaga juga sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga dan perekonomian.
Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat di kepulauan bisa menjadi solusi agar anak-anak tidak putus sekolah.
Menurutnya, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan perkotaan cukup sulit, karena keterbatasan lahan. Oleh karena itu, Munafri mengusulkan agar sekolah tersebut didirikan di salah satu pulau yang ada di bawah kewenangan Pemkot Makassar.
"Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan, mulai tingkat SD, SMP hingga SMA. Dengan begitu, anak-anak bisa berkumpul dan melanjutkan sekolah tanpa terhenti di tengah jalan. Hal ini tentu perlu ditunjang dengan jaringan listrik dan infrastruktur lain," katanya.
Selain sektor pendidikan, Munafri juga menekankan perlunya perhatian pada layanan kesehatan dan insentif bagi tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan, yang masuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Saat ini, Kota Makassar memiliki delapan pulau berpenghuni dengan jumlah penduduk sekitar 12 ribu jiwa. Kebutuhan energi warga masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang sangat bergantung pada distribusi solar.
"Kalau pengiriman solar bermasalah, otomatis pasokan listrik juga terhenti. Ini kami terus mencari solusi agar PLN bisa memaksimalkan kebutuhan di Pulau," ujarnya.
Baca juga: Seratusan rumah warga pulau di Makassar teredam banjir rob
Baca juga: Ratusan pohon produktif ditanam di Pulau Barrang Lompo-Makassar
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menyiapkan solusi strategis untuk mengatasi persoalan persampahan di berbagai daerah di Indonesia.
Salah satu langkah konkret yang tengah diformulasikan adalah pembangunan 33 unit incinerator di sejumlah daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton sampah per hari.
"Bersama Menteri Lingkungan Hidup, kami sudah memformulasikan beberapa inisiatif terkait pengelolaan sampah. Daerah yang TPA-nya sudah penuh mau tidak mau harus mencari alternatif, bahkan ada yang menyewa lahan sementara," ujarnya.
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
