Jakarta (ANTARA) - Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI) Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof Mahmud Sudibandriyo menilai penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak memiliki hubungan yang erat dengan adanya fenomena kekurangan mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS).
"Mestinya sih nggak ada hubungannya dengan swasta jadi nggak dapat (mahasiswa)," katanya saat ditemui di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis.
Mahmud menjelaskan seluruh PTN di Indonesia diwajibkan untuk mengikuti aturan penerimaan mahasiswa baru dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Ia menjabarkan, aturan tersebut adalah minimum 20 persen untuk PTN-Badan Hukum (PTN-BH) dan non-BH melalui skema seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP), minimum 30 persen untuk PTN-BH dan minimum 40 persen untuk PTN non-BH melalui skema seleksi nasional berdasarkan tes, dan maksimum 50 persen untuk PTN-BH dan maksimum 30 persen untuk PTN non-BH melalui skema mandiri.
Baca juga: UI targetkan peningkatan kualitas dengan wisuda 61 mahasiswa asing
"Dan UI sudah mengikuti itu. Dan kita juga mengikuti penerimaan (mandiri) itu setelah pengumuman SNBP dan SNBT," ucap Mahmud.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Lita Machfud Arifin menyoroti adanya perguruan tinggi negeri di Surabaya yang menerima lebih dari 30 ribu mahasiswa baru, yang dinilai sebagai ketimpangan penerimaan mahasiswa baru di kampus swasta dan negeri.
"Hal ini terjadi karena salah satu perguruan tinggi negeri membuka penerimaan mahasiswa baru, dalam jumlah yang sangat besar, bahkan melebihi 30 ribu orang dalam satu tahun ajaran," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan pihaknya telah mengingatkan bahwa PTN tidak boleh melakukan rekrutmen penerimaan mahasiswa baru lebih dari Juli.
Baca juga: UI dan Gaziantep University hadirkan pendidikan inklusif dampak global
"Sesuai dengan kuota sebelumnya, termasuk dengan waktunya kita batasi sampai dengan Juli, kita sudah mengeluarkan dua kali surat edaran agar negeri tidak membuka setelah Juli," tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru yang dinilai berlebihan itu terjadi pada periode 2023/2024.
"Memang setelah itu dilakukan evaluasi dan ditegur, dan memang diminta untuk mengurangi jumlahnya, jadi kembali ke sebelumnya," ucap Mendiktisaintek Brian Yuliarto.
Baca juga: Merayakan kebahagiaan di "Benang Merah Festival" di TIM
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
