Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan kejelasan terkait tanah tak bertuan yang ada di kota setempat menyusul tanah-tanah tersebut dapat dimanfaatkan warga serta menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bahtiyar di Kota Surabaya, Kamis menjelaskan, masalah-masalah klasik terkait tanah seperti Surat Ijo, tanah milik Pertamina, tanah milik PT Kereta Api masih sering terjadi dan belum terselesaikan.
Misalnya saja di daerah Sawunggaling, Surabaya ada beberapa wilayah tetapi yang masih belum jelas bahwa ini punya PT Kereta Api, PT Pertamina.
Lalu ada di wilayah Pacar Keling, Kalasan, dimana warga dan PT Kereta Api sama-sama mempunyai argumen terkait tanah yang ditinggali.
"Masalah seperti itu sampai saat ini masih belum ada penyelesaian baik dari instansi terkait atau bahkan yang lainnya. Tetapi untuk Surat Ijo, memang jelas karena itu merupakan aset Pemkot. Tetapi yang milik BUMN ini harus ada solusi," katanya.
Bahtiyar mencontohkan, ketika ada sebuah organisasi, perusahaan atau sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut khususnya di wilayah tanah-tanah eks PT Kereta Api atau tanah-tanah aset Pertamina biasanya diminta oleh kelurahan untuk melampirkan keterangan tanah-tanahnya.
Padahal ada beberapa daerah yang memang itu mereka kontrak dengan BUMN, bahkan ada juga yang tidak kontrak karena sudah hampir 50 tahun mereka menempati tempat tersebut dan tidak ada yang pernah merasa memiliki baik itu perorangan maupun itu instansi.
"Nah ketika ada hal seperti ini, ini akan menyusahkan warga masyarakat ketika melakukan proses administrasi masalah domisili," kata Bahtiyar.
Untuk itu, Bahtiyar mengatakan, perlunya langkah-langkah konkret dan bijak dari Pemkot Surabaya memberikan keterangan bahwa di lokasi tersebut ada bukti kepemilikan.
"Mungkin ke depan setiap per dua tahun atau setahun sekali ada perpanjangan domisili untuk menghindari hal-hal yang tidak diingat kemudian hari," ucapnya.
Selain itu, Bahtiyar meminta agar Pemkot Surabaya hadir karena mayoritas masalah Surat Ijo di beberapa wilayah belum terselesaikan.
"Selain pemkot, pemerintah pusat juga harus hadir. Karena bagaimanapun Surabaya ini merupakan kota terbesar kedua," katanya.
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025
