Ambon (ANTARA) - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 guna memastikan pelayanan kepada jamaah secara transparan, sesuai standar, dan nyaman sejak tahap keberangkatan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Hasan Slamat di Ambon, Sabtu, menegaskan kehadiran Ombudsman bertujuan memastikan seluruh proses layanan publik dalam penyelenggaraan haji berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Pengawasan ini difokuskan pada kesiapan layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah RI, termasuk sistem pelayanan terpadu yang menjadi kunci kelancaran proses pemberangkatan Jemaah,” kata dia.
Dia mengatakan hal itu setelah melakukan pemantauan di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) serta Asrama Haji Ambon.
Baca juga: BKK: JCH Babel hindari unta cegah virus MERS CoV
Dalam kegiatan tersebut, Tim Ombudsman meninjau langsung alur layanan, kesiapan sarana dan prasarana, hingga koordinasi lintas instansi yang terlibat.
Ia menegaskan standar pelayanan publik bukan sekadar formalitas, melainkan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara.
“Pemenuhan standar pelayanan bukan hanya formalitas, tetapi menjadi hak masyarakat yang harus dipenuhi. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan transparan, jelas, dan memberikan kenyamanan bagi jamaah,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi, mulai dari alur layanan hingga persyaratan, yang harus dipublikasikan melalui ruang pelayanan, situs resmi, dan media sosial agar mudah diakses jamaah calon haji.
Berdasarkan hasil pemantauan, Ombudsman mengapresiasi penerapan sistem one stop service yang dinilai mampu menyederhanakan proses pelayanan. Sistem ini mencakup pemeriksaan kesehatan akhir, verifikasi dokumen seperti paspor dan visa, pembagian gelang identitas serta kartu Nusuk, hingga distribusi biaya hidup.
Pelayanan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, maskapai penerbangan, Imigrasi, Bea Cukai, petugas kesehatan, hingga Balai Karantina.
“Penerapan layanan one stop service membuat proses keberangkatan lebih terstruktur, efisien, serta meningkatkan kenyamanan bagi lebih dari 500 jamaah se-Maluku,” kata Hasan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Djumadi Wali memastikan pihaknya terus mengoptimalkan pelayanan agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai prosedur.
“Pihak kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,” katanya.
Melalui pengawasan ini, Ombudsman berharap, kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin meningkat dan memberikan rasa aman serta kepastian layanan bagi jamaah.
Ombudsman juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat jika menemukan dugaan maladministrasi dalam proses penyelenggaraan haji.
Baca juga: Kemenhaj Jabar perketat pengawasan KBIHU guna jaga layanan haji
Baca juga: PPIH imbau jamaah gunakan jasa pendorong kursi roda resmi
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
