Upaya berkesinambungan untuk atasi banjir di Bandarlampung

13 hours ago 2

Bandarlampung (ANTARA) - Kedatangan air bah pada Senin (21/4) pagi itu mengagetkan warga di Kecamatan Panjang, Bandarlampung, Lampung, ketika sebagian besar di antaranya masih tertidur lelap.

Tingkat kewaspadaan yang minim membuat warga tidak menyadari dampak dari tingginya curah hujan yang terjadi sejak dini hari, sehingga dalam hitungan menit, rumah dan harta benda mereka terendam air.

Banjir seperti itu sudah terjadi beberapa kali di Bandarlampung selama 2025, terutama ketika hujan lebat terjadi dalam skala yang besar. Hujan yang terjadi pada pagi hari itu makin memperburuk keadaan, karena tercatat tiga orang menjadi korban.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung, banjir tersebut merupakan yang keempat kalinya terjadi sejak Januari 2025. Pada 17 Januari, banjir sempat melanda 16 kecamatan, merendam 14.160 rumah, berdampak kepada 11.223 jiwa dan menewaskan dua orang.

Kemudian, banjir lanjutan terjadi pada 21 Februari yang merendam 9.425 rumah, berdampak kepada 30.935 warga serta menewaskan dua orang dan merusak beberapa sarana infrastruktur. Banjir kembali terulang pada 2 Maret, yang mengakibatkan ratusan warga kota dievakuasi.

Oleh karena itu, banjir yang berdampak pada 2.391 kepala keluarga pada Senin tersebut harus menjadi alarm kuning atas pentingnya upaya untuk mengatasi masalah banjir serta menghindari terjadinya bencana hidrometeorologi di perkotaan.

Menghadapi kejadian itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menawarkan solusi dalam jangka waktu dekat dengan melakukan perbaikan dan pembersihan saluran drainase di beberapa lokasi yang dituding menjadi penyebab banjir.

Namun, ke depannya, Pemprov Lampung memastikan pendekatan penanganan banjir yang digunakan tidak lagi bersifat reaktif dan sektoral, tetapi berbasis lintas organisasi pemerintah daerah (OPD) dan kolaboratif dengan pemerintah kabupaten serta kota.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut memastikan langkah lanjutan akan disiapkan sebagai mitigasi risiko dalam menghadapi bencana, berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandarlampung agar banjir parah tidak terulang.

Hal serupa turut dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Panjang sebagai salah satu stakeholder yang berlokasi di wilayah Panjang, dengan melakukan normalisasi serta pelebaran drainase di dalam ataupun luar area pelabuhan.

Untuk meringankan para korban terdampak, Polda Lampung turut mengerahkan personelnya dengan mendirikan posko kesehatan serta mengirimkan tim medis, tim Disaster Victim Identification (DVI), serta lima kendaraan dinas roda empat untuk menjangkau lokasi banjir.

PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) selaku anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Selatan ikut menyalurkan bantuan berupa 400 paket sembako kepada para warga terdampak di Panjang.

Terkait penanganan banjir, Wali kota Bandarlampung Eva Dwiana menegaskan pihaknya akan mempercepat pembangunan embung di wilayah perbatasan Kabupaten Lampung Selatan seluas 1,5 hektare dan Kabupaten Pesawaran seluas 2 hektare.

Proyek yang digagas bersama Kementerian PUPR itu untuk mengurangi kiriman air dari Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan yang disinyalir turut menjadi penyebab banjir di ibu kota Provinsi Lampung.

Pentingnya sinergi

Dalam menghadapi bencana yang selalu berulang, sinergi dan komunikasi antarpemangku kepentingan terkait harus terus dilakukan, agar ketika musibah datang koordinasi dapat lebih baik dan tidak ada upaya saling menyalahkan.

Selain itu, sejumlah usulan dari para pencinta lingkungan, ahli tata kota maupun legislator daerah untuk mengatasi banjir juga patut untuk didengarkan karena mereka merupakan penyumbang aspirasi dari rakyat.

Sebagian besar pun berpendapat bahwa banjir merupakan peringatan serius terhadap lemahnya infrastruktur pengendalian banjir di wilayah perkotaan, serta dampak buruk dari eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali dan membutuhkan perbaikan.

Salah satu solusinya adalah secara rutin membersihkan saluran air maupun drainase yang berada di pemukiman padat penduduk serta menutup tambang ilegal di perbukitan sekitar kota yang membuang limbah pasir ke aliran air.

Kemudian, memberikan edukasi mengenai kebencanaan dan peringatan dini kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas sistem informasi publik dan kesiapsiagaan di tingkat komunitas.

Selanjutnya, pemulihan yang inklusif, termasuk penyesuaian layanan pendidikan di kawasan terdampak dan meminta dinas pendidikan menyiapkan skenario pembelajaran dari rumah bagi anak-anak untuk sementara waktu juga perlu dilaksanakan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Yusnadi turut mengingatkan pentingnya perencanaan lintas sektor terkait untuk mencegah terulangnya banjir parah di Bandarlampung yang memakan korban jiwa.

Perencanaan lintas sektor tersebut antara lain harus mencakup perbaikan sistem drainase, penambahan ruang terbuka hijau, hingga penataan tata ruang yang tidak mengorbankan fungsi aliran air, dengan melibatkan warga kota.

Dengan berbagai upaya itu, Bandarlampung dapat keluar dari bayang-bayang sebagai wilayah langganan banjir dan segera bertransformasi menjadi kota yang tangguh, tertata, manusiawi, serta berpihak pada keselamatan warganya.

Harapannya, penanganan masalah banjir yang dilakukan secara berkesinambungan dapat mengangkat derajat Bandarlampung sebagai ibu kota provinsi dan mengangkat citra Lampung.Namun, kunci utama penanganan bencana tidak hanya melalui koordinasi maupun pelaksanaan kebijakan secara berkala, tetapi juga itikad politik yang baik dari para pemangku kepentingan untuk memberikan kesejahteraan bagi warga Bandarlampung.

Read Entire Article