Semarang (ANTARA) - Sebanyak tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menjalankan program pendidikan dokter spesialis (hospital based specialist education) untuk memperbanyak jumlah dokter spesialis di Indonesia.
Direktur RSUD dr Moewardi Surakarta dr Zulfachmi Wahab dalam pernyataan di Semarang, Rabu, menyatakan program hospital based specialist education menjadi terobosan penting.
"Selama ini pendidikan spesialis hanya dilakukan oleh universitas. Dengan hospital based, rumah sakit juga bisa menjadi penyelenggara pendidikan. Pemprov Jateng punya tujuh rumah sakit yang siap mendukung percepatan ini," katanya.
Dia mengatakan hal tersebut saat "The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME)" di Jakarta.
Rumah sakit yang dimaksud adalah RSUD dr Moewardi (Surakarta), RSUD Prof Dr Margono Soekarjo (Banyumas), RSUD dr Rehatta (Jepara), RSJD dr Amino Gondohutomo (Kota Semarang), RSJD dr Arif Zainudin (Surakarta), RSJD dr RM Soedjarwadi (Klaten), dan RSUD dr Adhyatma MPH atau RSUD Tugurejo (Kota Semarang).
Baca juga: Kemdiktisaintek luncurkan program akselerasi pendidikan tenaga medis
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno mengatakan pihaknya menyambut baik terobosan dilakukan jajaran RSUD tersebut.
Pemprov Jateng berkomitmen mendukung program tersebut karena dengan menerapkan program hospital based specialist education maka ketersediaan dokter spesialis terus bertambah.
"Hari ini penyamaan persepsi dengan narasumber internasional jadi penting. Kami di Jateng sudah ada dua rumah sakit yang jalan, Moewardi di Surakarta dan Margono di Purwokerto," katanya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya transformasi kesehatan agar seluruh masyarakat mendapat layanan yang mudah, berkualitas, dan terjangkau, seperti layanan operasi jantung bypass.
"Di akhir 2022 hanya ada sembilan rumah yang bisa lakukan operasi itu. Mereka harus menunggu beberapa bulan untuk operasi itu. Per kemarin sudah ada 25 provinsi, harapannya 2027 sudah 34 provinsi, jadi nggak harus antri untuk dapat layanan operasi bypass jantung," katanya.
Dalam konferensi ini, juga dilakukan penyerahan sertifikat akreditasi institusi penyelenggara pendidikan dari ACGME International kepada rumah sakit pendidikan penyelenggara utama.
Selain itu, penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pemerataan layanan kesehatan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap, kesenjangan tenaga spesialis segera diatasi dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia semakin merata.
Baca juga: Pakar sarankan Kemenkes dirikan sekolah kedinasan dokter spesialis
Baca juga: Menkes-Mendiktisantek akselerasi capai target 70.000 dokter spesialis
Baca juga: Menkes ungkap beda pendidikan dokter spesialis RI dengan negara lain
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
