Jakarta (ANTARA) - Sejumlah tokoh lintas generasi berdiskusi bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, membahas berbagai isu terkait kepemimpinan nasional dan masa depan bangsa, di Jakarta Selatan, Sabtu.
Jusuf Kalla menjelaskan diskusi tersebut hanya bertujuan mencari gagasan agar negara dapat berjalan lebih baik dan tidak memiliki agenda politik untuk menjatuhkan pihak tertentu.
“Intinya bagaimana negara lebih baik. Tidak ada pembicaraan menjatuhkan pemerintah,” kata Kalla.
Ia mengatakan berbagai aspek dibahas dalam diskusi tersebut, mulai dari kebijakan ekonomi, pengelolaan keuangan negara, pendidikan, hingga dunia usaha.
Kalla mengingatkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi persoalan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan jika tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan.
“Dibutuhkan tindakan bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar situasi ekonomi tidak memburuk," ujarnya.
Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Titi Anggraini (Pendiri Perludem), Mandira Bienna (Ketua Forum Indonesia Muda), Diah Saminarsih (Founder CISDI), Yanuar Nugroho (STF Driyarkara), serta Andhyta Utami (Founder Think Policy).
Diskusi tersebut mempertemukan kalangan akademisi, aktivis, pengusaha, dan mahasiswa untuk bertukar pandangan mengenai masa depan Indonesia.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan pertemuan itu bertujuan belajar dari pengalaman Jusuf Kalla yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, menteri, ketua partai, hingga juru damai di berbagai konflik.
Menurutnya, pengalaman tersebut penting dalam konteks krisis kepemimpinan global yang saat ini terjadi di berbagai negara.
“Penyelenggaraan negara tidak boleh menggunakan insting dan cara instan. Itu yang kami pelajari dari konsep dan pengalaman Pak JK,” kata Feri.
Selain membahas kepemimpinan, para peserta berdiskusi mengenai berbagai persoalan ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Dalam kesempatan itu, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, juga menyoroti sejumlah isu, termasuk dugaan kriminalisasi terhadap aktivis.
Tiyo menyebut, terdapat ratusan aktivis yang saat ini masih berstatus tersangka.
Ia mengibaratkan Indonesia sebagai “bus besar” yang membawa sekitar 280 juta rakyat sebagai penumpang. Bus tersebut, kata dia, saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai penumpang, rakyat berhak memberi teguran kepada sopir ketika arah perjalanan tidak sesuai dengan tujuan besar negara,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kebijakan program makan bergizi gratis yang dinilai perlu dikaji secara lebih tepat sasaran agar tidak mengganggu anggaran sektor lain, terutama pendidikan.
Sementara itu, akademisi dan rektor Universitas Rakyat Negeri Sudirman Said menilai Indonesia saat ini menghadapi krisis kepemimpinan yang ditandai semakin langka kepemimpinan berbasis nilai intrinsik.
“Kepemimpinan sejati dasarnya adalah integritas, visi, kebijaksanaan, pengetahuan, dan idealisme. Nilai-nilai ini yang makin langka dalam panggung kekuasaan,” kata Sudirman.
Menurutnya, dalam kondisi krisis, negara justru membutuhkan tipe kepemimpinan yang berlandaskan nilai intrinsik tersebut.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
