Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP KBPII Nasrullah Larada meraih gelar doktor Politik Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat, setelah meneliti praktik politik uang yang menyasar buruh pabrik rokok di Kabupaten Kudus pada Pemilu Legislatif 2019.
Melalui disertasinya yang berjudul "Perilaku Memilih dan Klientelisme Buruh Muslim Pabrik Rokok di Kabupaten Kudus dalam Pemilu Legislatif 2019", Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Nasrullah mengungkap fenomena klientelisme yang berlangsung melalui relasi timbal balik antara kandidat dengan pemilih berbasis imbalan jasa.
"Praktik politik uang tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui perantara. Di lingkungan pabrik, posisi mandor kerap menjadi jembatan antara kandidat dengan para buruh. Dengan basis massa yang besar, suara buruh rokok sangat menentukan hasil pemilihan," ujarnya.
Dalam penelitiannya, Nasrullah menyebut mayoritas buruh rokok tidak memiliki kedekatan dengan partai politik.
"Sebanyak 97 persen pemilih tidak merasa dekat dengan partai, melainkan memilih karena faktor figur serta politik transaksional," kata dia.
Menurut dia, sebagian buruh menafsirkan politik uang bukan sebagai pelanggaran. Bagi sebagian buruh, politik uang justru dipandang sebagai politik sedekah.
"Mereka menafsirkan uang yang diterima bukan sebagai pelanggaran agama, melainkan sedekah yang boleh diterima," ujar Nasrullah yang juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum DPP PAN periode 2020–2024.
Baca juga: Dosen politik UI ingatkan politik uang yang semakin marak
Dari hasil survei, sekitar 33,5 persen buruh mengaku pernah menerima uang dari caleg atau tim sukses. Distribusinya dilakukan lewat pengurus partai lokal mencapai 53,3 persen, tokoh masyarakat atau RT/RW (26,7 persen), atasan di tempat kerja (4,1 persen), hingga kerabat dan caleg langsung (masing-masing 3,1 persen).
Berdasarkan faktor gender, menurut dia, buruh laki-laki lebih banyak menerima dibanding perempuan, sementara tingkat religiusitas tidak berpengaruh karena baik buruh religius maupun yang kurang religius sama-sama rentan terhadap praktik ini.
Meskipun demikian, Nasrullah menegaskan segala bentuk politik uang tetap tidak dapat dibenarkan.
"Politik uang merusak demokrasi. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak," tegasnya.
Sidang promosi doktor dipimpin Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. dengan tim promotor Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., dan Prof. Dr. Ulung Pribadi, M.Si. Hadir pula penguji eksternal Prof. Dr. Suharko, M.Si. (UGM), Dr. Mochamad Sodik, M.Si. (UIN), dan Dr. Hasse Jubba, M.A. (UMY).
Sejumlah tokoh nasional turut hadir, antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Bupati Sleman Harda Kiswaya.
Baca juga: Akademisi khawatir publik mulai anggap politik uang sebuah kewajaran
Dalam sidang tersebut, Nasrullah dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan tercatat sebagai doktor ke-65 Program Doktor Politik Islam UMY sekaligus doktor ke-233 lulusan UMY.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
