Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kritik terkait realisasi anggaran pendidikan yang masih di bawah 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI-- yang membidangi keuangan, moneter, dan jasa keuangan, di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani mengatakan meskipun postur anggaran pendidikan ditetapkan 20 persen dari belanja negara, realisasinya bisa berfluktuasi karena sifat komponen belanja negara yang dinamis.
Komponen seperti belanja modal, belanja barang, subsidi, kompensasi, dan belanja bunga, menurut dia, dapat berubah sesuai kebutuhan dan kondisi.
Baca juga: RI gandeng Swiss majukan pendidikan vokasi dan energi terbarukan
“Belanja modal tergantung dari penyerapan. Kalau penyerapannya lebih rendah berarti 20 persennya bisa terlewati. Kalau belanja barang, perjalanan dinas segala macam plus program-program, itu pun penyerapannya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi,” katanya.
Ia mencontohkan, saat terjadi El Nino, penambahan bantuan sosial (bansos) membuat belanja barang naik, sehingga persentase 20 persen yang dialokasikan seolah-olah terlihat lebih rendah dari target awal.
Sri Mulyani juga memaparkan penempatan sebagian dana pendidikan di pos pembiayaan adalah bagian dari strategi manajemen kebijakan fiskal secara keseluruhan.
Baca juga: Hari Anak Nasional: literasi digital sejak dini, bukan sekadar ngonten
Tujuannya adalah menyediakan bantalan atau cushion, mengingat kondisi ekonomi dan belanja negara yang terus bergerak.
Ia menekankan bahwa APBN memiliki banyak fungsi dan tujuan lain yang juga harus diperhatikan secara seimbang, tidak hanya fokus pada satu sektor.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
