Sengketa empat pulau, Gubernur Aceh: Geografis menunjukkan hak Aceh

• English
• Terkini
• Terpopuler
• Top News
• Pilihan Editor
• Pemilu
• Otomotif
• Antara Foto
• Redaksi

• Kamis, 12 Juni 2025 22:26 WIB

ANTARA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menekankan bahwa sengketa empat pulau yakni Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang menunjukkan secara data geografis kawasan tersebut merupakan masuk ke dalam wilayah Aceh. Menurutnya pemerintah Aceh memiliki data yang kuat dan akurat mengenai kepemilikan pulau itu.
(Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

Berita Terkait

ICMI Aceh harap kearifan presiden selesaikan polemik pulau Aceh-Sumut

• 2 jam lalu

Video

DPR Aceh pertimbangkan jalur hukum jika sengketa 4 pulau buntu

• 4 jam lalu

Anggota DPR: Penuntasan sengketa empat pulau dengan semangat harmoni

• 14 jam lalu

Ketua MKD DPR minta Mendagri segera kembalikan empat pulau milik Aceh

• Kemarin 20:48

Thailand-Kamboja sepakat tarik pasukan usai bentrokan di perbatasan

• 9 Juni 2025

Kamboja-Thailand harapkan penyelesaian damai atas sengketa perbatasan

• 8 Juni 2025

Legislator minta Pemprov DKI fasilitasi mediasi sengketa apartemen

• 4 Juni 2025

RI teken Konvensi IOMed, dukung mediasi sengketa antarnegara

• 4 Juni 2025

MK kembali terima gugatan hasil PSU Pilkada 2024

• 2 Juni 2025

Video Terkait

DPR Aceh pertimbangkan jalur hukum jika sengketa 4 pulau buntu

• 4 jam lalu

PM Thailand minta militer redam ketegangan di perbatasan Kamboja

• 30 Mei 2025

Amankan aset, Menteri ATR/BPN minta pemda hindari konflik dan sengketa

• 28 Mei 2025

Malaysia dorong arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di ASEAN (1)

• 17 Mei 2025

Dua kabupaten di Kaltim lakukan pemilihan ulang usai sengketa pilkada

• 28 Februari 2025

MK bacakan putusan akhir sengketa Pilkada 2024

• 24 Februari 2025

Korsel protes klaim Jepang atas pulau sengketa

• 22 Februari 2025

Pj Gubernur ajak masyarakat Sultra jaga persatuan usai putusan MK

• 5 Februari 2025

MK gelar sidang putusan "dismissal" 158 perkara sengketa Pilkada 2024

• 4 Februari 2025

Enam daerah di Sultra tak ajukan gugatan Pilkada ke MK

• 31 Januari 2025