Semarang (ANTARA) - Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 45 Semarang yang berlokasi di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota Semarang resmi beroperasi dan memulai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, di Semarang, Selasa, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program Presiden untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
"Sekolah rakyat ini ditujukan untuk memuliakan saudara-saudara kita yang miskin, sekaligus memberikan harapan agar mereka bisa mewujudkan cita-citanya," katanya, saat meresmikan SRT 45 Semarang.
Tercatat ada 100 siswa di SRT 45 Semarang, terdiri atas 50 siswa sekolah dasar (SD) dan 50 siswa sekolah menengah atas (SMA) dengan sistem asrama.
Fasilitas yang disediakan, mencakup ruang kelas, asrama, laboratorium IPA, hingga perlengkapan sekolah, dan setiap siswa juga akan dibekali seragam lengkap dan laptop untuk mendukung pembelajaran.
Baca juga: Wali Kota Semarang tekankan pendidikan harus inklusif
Kegiatan MPLS di sekolah tersebut akan berlangsung selama dua minggu, dilanjutkan matrikulasi dan baru memasuki proses belajar mengajar formal.
Agus menekankan, lulusan sekolah rakyat harus tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kebangsaan, solidaritas sosial, dan memiliki keterampilan hidup.
"Setelah lulus SMA, jika tidak melanjutkan kuliah, anak-anak ini tetap bisa bekerja dengan bekal pendidikan vokasi. Jadi, mereka siap membantu orang tuanya," katanya.
Ia mengatakan seleksi siswa di sekolah tersebut dilakukan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kita pastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa bersekolah dengan fasilitas setara sekolah unggulan," katanya.
Agus juga menegaskan bahwa sekolah rakyat dijamin bebas dari bullying (perundungan), intoleransi, dan "harassment" (pelecehan), kemudian para guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik sudah diberikan pembekalan agar menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
Baca juga: Sekolah Rakyat terintegrasi resmi dimulai di Kota Tanjungpinang Kepri
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto menjelaskan siswa yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga dengan kriteria Desil 1 dan 2, sesuai data sosial ekonomi nasional.
Ia menambahkan bahwa guru yang mengajar di sekolah rakyat merupakan tenaga baru yang direkrut melalui rekomendasi Kemensos dan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Setelah di-'launching', Disdik Kota Semarang akan mendampingi jalannya proses pembelajaran. Kami juga memastikan tidak ada praktik perundungan maupun intoleransi, sesuai kurikulum boarding yang diterapkan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno juga memberikan semangat kepada para siswa di Sekolah Rakyat tersebut, dan meminta mereka agar terus semangat belajar.
Program sekolah rakyat saat ini telah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dan satu lagi di Sragen segera menyusul.
Baca juga: Sekolah Rakyat di Jember mulai dibuka untuk wujudkan Generasi Emas
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
