Bandung (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menjanjikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan mengakomodir aspirasi massa demonstrasi di Gedung DPRD Jabar untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
"Kami bersama Ketua DPRD sudah berdialog dengan teman-teman perwakilan demonstran. Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan kami sampaikan ke Jakarta secepatnya secara formal," ujar Herman usai berdialog dengan perwakilan demonstran bersama Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa di Bandung, Sabtu malam.
Herman menjelaskan, sejumlah tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat di antaranya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, penertiban soal tunjangan DPR RI, reformasi TNI/Polri, serta penanganan kasus hukum, termasuk penyelesaian kasus meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan usai dilindas Rantis Brimob.
"Kami mendorong agar kasus tersebut ditangani setransparan dan seadil-adilnya," ujar dia.
Selain isu nasional, Herman mengatakan pihaknya juga akan menerima dan mengakomodir aspirasi massa atas berbagai persoalan Jawa Barat.
Aspirasi itu, antara lain penurunan angka pengangguran, penertiban data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), penindakan terhadap praktik premanisme dan pungutan liar, serta upaya mengurangi kesenjangan pendidikan.
"Pak Gubernur sudah mengambil kebijakan agar tidak ada anak yang putus sekolah, salah satunya dengan memperbolehkan rombongan belajar mencapai 50 orang per kelas. Komitmen kami jelas, pendidikan tidak boleh berhenti," kata Herman.
Herman juga menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Jawa Barat.
"Kita harus toleran, saling menghormati, dan menjaga pluralitas. Itu bagian dari komitmen bersama," ucapnya.
Herman mengatakan seluruh poin tuntutan itu sudah dituangkan dalam dokumen kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, DPRD Jabar, dan perwakilan massa aksi.
Usai kesepakatan itu, Herman mengajak dan meminta massa berkomitmen membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing dengan tertib.
"Teman-teman sudah siap pulang, dan kita semua akan menjaga keamanan Jawa Barat. Jawa Barat milik kita bersama, kalau bukan oleh kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi," tutur Herman.
Aksi demonstrasi di Bandung berakhir ricuh, setelah pada Jumat (29/8) sedikitnya lima bangunan yang terdiri dari aset MPR RI di Jalan Diponegoro, rumah makan Sambara, satu rumah warga di Jalan Gempol, serta dua kantor bank di Jalan Ir H Djuanda mengalami kerusakan akibat dirusak massa, Sabtu ini juga terjadi perusakan.
Pada Sabtu ini, lobi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat di Bandung, mengalami kerusakan akibat dibobol pendemo. Akibatnya, dinding dan pintu kaca di bagian depan Gedung DPRD Jabar pecah karena dilempar batu, meja marmer dan pot bunga terbelah dan pecah, satu unit komputer yang digunakan oleh petugas penerimaan surat menyurat juga rusak karena dibanting oleh massa.
Baca juga: Lobi Gedung DPRD Jabar rusak akibat dibobol pendemo
Baca juga: Bangunan aset MPR RI dibakar massa saat aksi unjuk rasa di Bandung
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
