Jakarta (ANTARA) - Riset Universitas Airlangga (Unair) dan program INKLUSI menekankan pentingnya transformasi ekonomi pesisir yang inklusif dan berkeadilan gender.
Untuk diketahui, Unair melalui Tim Riset Badan Kerja Sama dan Manajemen Pengembangan (BKMP) bekerja sama dengan program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif, didukung oleh Pemerintah Australia melalui DFAT) menggelar diseminasi hasil riset bertajuk "Pemberdayaan Perempuan di Sektor Perikanan".
"Forum ini menjadi wujud nyata kolaborasi FEB Unair, INKLUSI–DFAT, dan Bappenas untuk mendorong transformasi ekonomi pesisir yang inklusif dan berkeadilan gender. Kami berharap diseminasi ini menghasilkan konsolidasi data, penyelarasan hasil riset dengan program kementerian serta komitmen bersama untuk tindak lanjut kebijakan," kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair Prof. Dr. Rudi Purwono dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Adapun, penelitian tersebut dilakukan di empat wilayah pesisir, yaitu Pangandaran, Muna Barat, Semau Kupang, dan Mempawah melibatkan perempuan pelaku usaha perikanan dan mitra organisasi masyarakat sipil seperti Aisyiyah, BAKTI-UDN, dan PEKKA.
Perwakilan DFAT Australia Ramot Aritonang menyoroti pentingnya kolaborasi riset tersebut bagi penguatan kebijakan inklusif di sektor perikanan.
"DFAT Australia mengapresiasi hasil penelitian ini serta kolaborasi semua pihak dalam memperkuat peran perempuan di sektor perikanan, yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia," tuturnya.
Sekretariat INKLUSI pun menekankan pentingnya riset itu sebagai bagian perjalanan panjang program INKLUSI dalam mendukung kelompok rentan, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas.
Ia menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut membantu melihat interseksionalitas peran perempuan di sektor perikanan.
Meski sektor tersebut menyumbang 2,59 persen (Rp555 triliun) terhadap produk domestik bruto (PDB), perempuan nelayan masih menghadapi hambatan struktural, seperti belum diakuinya peran mereka secara resmi, keterbatasan akses modal dan pelatihan serta minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
"Perempuan berperan besar dalam menjaga ekonomi keluarga dan komunitas pesisir. Namun, kontribusinya sering tak tercatat karena status 'ibu rumah tangga' di KTP," ujar Martha Ranggi Primanthi selaku ketua tim riset.
Mayoritas perempuan nelayan berusia produktif dan berperan ganda, dengan 58 persen di sektor hilir. Rendahnya literasi keuangan terlihat dari kebiasaan menabung di rumah. Hanya 19 persen responden yang pernah menerima bantuan perikanan dari pemerintah.
Sementara itu, Direktorat Koperasi dan UMKM Bappenas mengapresiasi riset yang dinilai komprehensif dalam memotret pemberdayaan perempuan pesisir.
Penguatan kapasitas ekonomi perempuan, terutama melalui kelompok usaha dan koperasi, menjadi bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang selaras dengan prinsip blue economy, kesetaraan gender, dan ketahanan iklim.
Sedangkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyoroti tantangan double burden (pencari nafkah sekaligus pengasuhan anak) perempuan pesisir dan menegaskan pentingnya memastikan pengasuhan anak yang layak serta komitmen pemerintah dalam meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan hingga 70 persen pada 2045 melalui sinergi lintas sektor.
Selanjutnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai pemberdayaan perempuan pesisir harus disertai jaminan sosial yang memadai, termasuk akses terhadap jaminan pensiun.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes sebagai sarana pemberdayaan perempuan pesisir. Melalui program TEKAD dan Gender Action and Capacity, Kemendes PDT mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan desa.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau masyarakat, termasuk perempuan nelayan untuk memutakhirkan data kependudukan secara gratis di Dukcapil agar penyaluran program pemberdayaan lebih tepat sasaran.
Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyoroti masih kuatnya persepsi maskulin terhadap profesi nelayan. KKP menegaskan komitmennya memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui strategi ekonomi biru berkeadilan gender.
Baca juga: Mendiktisaintek resmikan tujuh gedung baru Universitas Airlangga
Baca juga: Unair serukan jaga demokrasi dan hentikan kekerasan di Indonesia
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
