Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong transformasi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk menjaga stabilitas dan pembangunan berkelanjutan bagi dunia.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pertemuan bilateral dengan External Advisors of the Bretton Woods Institutions Patrick Achi dan Mark Malloch-Brown pada hari terakhir rangkaian Spring Meetings 2025 di Washington D.C.
Dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, Menkeu menyoroti kondisi dunia yang terfragmentasi tidak hanya menimbulkan tantangan bagi berbagai negara, tetapi juga organisasi internasional seperti the Bretton Woods Institutions — IMF dan Bank Dunia.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya strategis kedua lembaga internasional tersebut dalam menjaga stabilitas global di tengah ketidakpastian ekonomi.
“IMF dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas di tengah situasi perekonomian global yang penuh ketidakpastian dan ketidakseimbangan,” tegasnya.
Sebagai respons dalam menghadapi tantangan global tersebut, diskusi juga berfokus pada upaya transformasi kelembagaan agar IMF dan World Bank dapat lebih responsif terhadap dinamika zaman.
Menkeu menggarisbawahi pentingnya memikirkan langkah-langkah perubahan yang perlu dilakukan sehingga kedua institusi ini lebih tangkas dan adaptif menghadapi tantangan zaman.
Dia pun berharap hasil diskusi tersebut dapat berkontribusi terhadap transformasi IMF dan Bank Dunia sehingga perannya senantiasa relevan menjawab tantangan di masa depan.
“Kami tentu berharap buah pemikiran kami dapat berkontribusi positif dalam pencapaian tujuan dibentuknya IMF dan Bank Dunia, yakni mendorong terciptanya stabilitas dan pembangunan berkelanjutan bagi dunia,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan strategi Indonesia dalam menyiasati kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) akan meredakan gejolak sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Dalam bernegosiasi soal tarif, Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dialogis untuk memahami sudut pandang Pemerintah AS. Pemerintah Indonesia kemudian menawarkan opsi-opsi yang bisa memangkas defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia.
Bersamaan dengan itu, Pemerintah Indonesia juga berupaya mengurangi hambatan perdagangan, baik terkait tarif maupun non-tarif. Langkah yang dilakukan di antaranya termasuk deregulasi dan reformasi administrasi.
Seiring dengan proses negosiasi bersama AS, Pemerintah Indonesia juga menjajaki peluang diversifikasi negara tujuan ekspor.
Baca juga: Sri Mulyani ungkap hasil pertemuan dengan Menkeu AS
Baca juga: Kepala IMF desak segera selesaikan perselisihan perdagangan
Baca juga: IMF proyeksikan RI peringkat ke-7 PDB terbesar dunia berdasarkan PPP
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025
