Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan Indonesia berkomitmen dalam memastikan terwujudnya pembangunan infrastruktur yang adil dan inklusif untuk mendukung masyarakat termiskin dan paling rentan.
Untuk itu, Sugiono mengundang semua pemangku kepentingan global untuk bergabung bersama Indonesia dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan, adil, dan inklusif itu.
“Kami siap memfasilitasi dan menantikan kolaborasi yang bermakna dan nyata,” katanya dalam sambutannya pada Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (ICI) yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Menlu Sugiono mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar membangun objek fisik, tetapi juga menghidupkan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Baca juga: Menkeu: infrastruktur dukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan
"Ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan," katanya, seraya menambahkan bahwa Indonesia sedang berupaya menerapkan model kemitraan publik-swasta (KPS) sebagai perluasan dari model KPS klasik guna melibatkan masyarakat lokal dalam proyek.
Indonesia juga sedang berupaya memperkuat platform multilateral untuk menyelaraskan standar, pendanaan dan dampak, serta inklusivitas, kata Sugiono.
Seperti banyak negara berkembang lain, Indonesia pun menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang signifikan, katanya.
Dalam konteks ini, Indonesia membutuhkan sekitar 280 miliar dolar AS pada 2030 untuk aksi iklim. Sementara hanya 30 persen yang dapat dicapai melalui pendanaan publik, kata Menlu Sugiono.
Kebutuhan tersebut semakin sulit dicapai dengan banyaknya kebijakan yang berorientasi ke dalam negeri juga berpotensi berdampak pada kerja sama pembangunan internasional.
Karena itulah, Sugiono mendorong semua pihak terkait agar berusaha menemukan titik temu dan bekerja sama guna mengatasi permasalahan tersebut.
Baca juga: Menlu RI: Infrastruktur harus seimbang dengan pelestarian lingkungan
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025