Beijing (ANTARA) - Usulan terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Gaza oleh AS, yang disampaikan dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (4/2), telah menuai kecaman luas dari para pemimpin Eropa, Timur Tengah, dan para pemimpin internasional lainnya.
Trump mengusulkan agar AS mengambil alih kendali atas Gaza dan membangunnya kembali setelah merelokasi warga Palestina, meskipun tidak memberikan rincian mengenai proses pemukiman kembali.
Sembari menyuarakan penentangan mereka, banyak pihak di seluruh dunia menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian langgeng di kawasan tersebut.
Para pejabat Eropa menegaskan kembali dukungan mereka untuk solusi dua negara.
EU menolak
Uni Eropa (EU) menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian integral dari negara Palestina di masa depan.
"EU tetap berkomitmen kuat pada solusi dua negara, yang kami yakini sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian jangka panjang baik bagi Israel maupun Palestina," ujar juru bicara EU sebagaimana dikutip oleh media lokal.
Menurut kantor kepresidenan Prancis, Elysee, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pembicaraan via telepon pada Rabu (5/2) dengan Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi.
"Segala upaya pemindahan paksa penduduk Palestina di Gaza atau Tepi Barat tidak dapat diterima," tegas kedua pemimpin tersebut, mengatakan bahwa hal itu akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan merupakan hambatan bagi solusi dua negara.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengeluarkan pernyataan tentang masa depan Jalur Gaza, menekankan bahwa suatu solusi tidak boleh diterapkan tanpa berkonsultasi dengan rakyat Palestina.
Memindahkan penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya akan menjadi pelanggaran terhadap hukum internasional, tetapi juga akan menimbulkan penderitaan dan kebencian baru, katanya.
Solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya solusi yang akan memungkinkan warga Palestina dan Israel untuk hidup dalam damai, rasa aman, dan kehormatan, imbuhnya lebih lanjut.
Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp dan yang lainnya melontarkan opini senada, bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina dan mendukung solusi dua negara.
Timur Tengah menolak
Sejumlah pemerintahan di Timur Tengah menolak tegas usulan Trump, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
Liga Arab, Turkiye, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) semuanya mengutuk gagasan pemindahan paksa warga Palestina.
Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyatakan penolakan mereka, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap solusi dua negara.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menekankan mustahil mencapai perdamaian tanpa negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sementara UEA menegaskan kembali penolakannya terhadap segala upaya untuk memindahkan warga Palestina.
Dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melontarkan peringatan yang menentang segala bentuk pembersihan etnis di Gaza, serta menekankan bahwa pemindahan paksa melanggar hukum internasional.
Terlepas dari ancaman Trump untuk mengambil alih Gaza, badan-badan kemanusiaan PBB terus mengirimkan bantuan ke Gaza, dengan operasi yang ditingkatkan untuk membantu mereka yang paling rentan, termasuk mereka yang mengungsi akibat konflik yang sedang berlangsung.
Kantor-kantor media internasional juga mengkritik rencana Trump terkait Gaza.
Sky News berpendapat bahwa solusi Gaza yang diajukan Trump "berpotensi memperparah konflik."
BBC menyoroti bahwa rencana Trump mengenai Gaza akan dianggap bertentangan dengan hukum internasional, sementara CNN menyebut rencana Trump mengenai Gaza sebagai ide paling aneh dalam sejarah upaya perdamaian Timur Tengah yang dilakukan AS.
Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025
