Putri Otonomi Indonesia, suara perempuan daerah dan kepemimpinan muda

13 hours ago 2
Mereka membawa suara lokal ke tingkat nasional, mengenalkan identitas kultural, serta mengangkat isu-isu strategis dari daerah asal.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa dekade lalu, kontes kecantikan bisa dihitung dengan jari. Kini ajang putri-putrian kian beragam dari tingkat lokal hingga internasional.

Tapi siapa sangka, di balik gemerlap mahkota dan balutan busana adat, ada ruang refleksi yang lebih dalam tentang suara perempuan, identitas daerah, dan masa depan kepemimpinan Indonesia.

Banyak yang belum paham, atau mungkin baru mendengar tentang Putri Otonomi Indonesia (POI), yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Namun justru di sanalah keunikannya bermula.

Ia hadir bukan untuk menyamakan diri dengan ajang sejenis, melainkan untuk membelokkan arah, dari sekadar pertunjukan ke panggung pemberdayaan.

Keinginan untuk menyuarakan narasi baru tentang bagaimana daerah sepertinya bukan sekadar latar belakang, melainkan pusat pertumbuhan gagasan, identitas, dan kepemimpinan.

Ajang ini seperti sebuah panggilan, bukan hanya bagi perempuan muda, tapi juga bagi semua, untuk lebih percaya pada potensi yang selama ini tumbuh diam-diam di luar pusat kekuasaan.

Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang mengatakan bahwa POI adalah bentuk komitmen nyata.

Tapi di balik kalimat resminya itu, ada semangat yang bisa dirasakan yakni semangat untuk memberi panggung bagi mereka yang biasanya hanya jadi penonton.

Di sinilah benih perubahan tumbuh. Bukan sekadar mencari siapa yang paling mempesona dalam balutan busana daerah, melainkan siapa yang paling mampu merepresentasikan semangat otonomi, kepemimpinan yang membumi, dan visi masa depan yang inklusif.

Mereka hadir bukan untuk menjadi replika pusat, melainkan menjadi wajah baru Indonesia, penuh warna, akar budaya, dan keberanian.

Sejak berganti nama dari Putri Otonomi Daerah pada 2022, POI mengusung konsep roadshow dan ini bukan tanpa alasan. Dari Bogor, Kebumen, hingga Trenggalek, para finalis diajak merasakan denyut jantung daerah secara langsung.

Mereka tinggal, bercakap, belajar dari warga, dan menyelami semangat lokal. Momen-momen itu kerap tak terdokumentasi kamera, tapi justru itulah yang membentuk mereka sebagai pemimpin.

Lewat pendekatan ini juga, para finalis tidak hanya menjadi duta kecantikan, tapi juga juru bicara daerah mereka masing-masing.

Mereka membawa suara lokal ke tingkat nasional, mengenalkan identitas kultural, serta mengangkat isu-isu strategis dari daerah asal.

Baca juga: Refleksi 25 tahun otonomi daerah

Kesempatan langka

POI tak berhenti sebagai simbol. Para pemenangnya mendapat kesempatan langka menjadi pejabat sehari di kementerian.

Dari luar mungkin terdengar seperti permainan, tapi bagi mereka yang menjalaninya, itu adalah pelajaran berharga tentang beratnya tanggung jawab dan pentingnya empati dalam kepemimpinan.

Juara POI 2022, misalnya, mendapat kesempatan duduk sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Sementara pemenang POI 2023 bahkan merasakan dua peran sekaligus, menjadi Menteri Investasi dan Menteri Pariwisata. “Ini pengalaman tak ternilai, jauh lebih berharga daripada hadiah materi,” kata Sarman, menegaskan pentingnya pembelajaran langsung dalam kerangka kepemimpinan nasional.

Firsta Yufi Amarta, Duta POI 2023, yang kini menembus ajang Puteri Indonesia 2025, adalah contoh nyata bagaimana POI bukan panggung akhir, tapi landasan untuk melompat.

“Di sini mereka berproses sebelum terbang lebih tinggi,” ujar Sarman. Masyarakat seperti menyaksikan bunga yang baru mulai mekar, tapi sudah mengharumkan ruang yang lebih luas.

Namun seperti semua hal baik, POI juga menghadapi tantangan. Partisipasi tahun ini turun karena pergantian kepala daerah dan keterbatasan anggaran.

Baca juga: Putri Otonomi Daerah cerita pengalaman jadi Menteri Investasi sehari

Tapi semangat itu belum padam, ia hanya beristirahat sebentar, seperti bara yang menunggu ditiup kembali.

Raphaella Chayla Saka dari Kabupaten Klaten, Putri Otonomi Indonesia 2024, adalah suara dari dalam lingkaran itu.

“Saya tidak pernah membayangkan bisa sampai di titik ini,” ujarnya dengan jujur. Kalimat sederhana itu mengandung kekuatan bahwa keberhasilan bukan soal asal, tapi keberanian untuk melangkah.

Ajang ini juga menjadi ruang perjumpaan yang jarang terjadi, di mana perempuan muda dari Sabang sampai Merauke duduk sejajar, bercakap tentang masa depan, dan membentuk jaringan lintas identitas.

Barangkali mereka tidak saling kenal sebelumnya, tapi setelah POI, mereka punya satu benang merah bernama Indonesia.

Kabupaten Minahasa Utara, tuan rumah Grand Final POI 2025, siap menyambut mereka di Likupang, destinasi super prioritas yang indah sekaligus sarat makna.

Kepala Dinas Pariwisata Minahasa Utara Femmy Pangkerego berharap POI menjadi simbol bahwa setiap daerah layak jadi pusat peristiwa, bukan sekadar penonton dari jauh. Bahwa setiap putri, dari mana pun asalnya, punya kesempatan yang sama untuk berkibar di panggung nasional.

Pemilihan Likupang sebagai venue grand final juga menunjukkan bagaimana POI memperkuat narasi bahwa destinasi wisata dan potensi daerah tidak hanya milik Bali atau Jakarta.

Dengan menjadikan daerah-daerah seperti Minahasa Utara sebagai pusat kegiatan nasional, Apkasi tidak hanya membangun kebanggaan lokal, tetapi juga memperluas cakrawala nasionalisme yang tak terpusat.

Putri Otonomi Indonesia 2025 memang akan mencapai puncaknya pada 30 Mei di Minahasa Utara. Tapi sesungguhnya, puncak itu bukanlah akhir. Ia adalah awal.

Sebab yang lebih penting dari kompetisi adalah perjalanan setelahnya, saat para finalis kembali ke daerah masing-masing, membawa semangat baru, dan menjadi agen perubahan yang nyata.

Mereka tidak menunggu diberi panggung. Mereka datang, membawa panggungnya sendiri.

POI adalah investasi sosial. Bukan sekadar mencetak pemenang, tapi membentuk agen-agen perubahan yang lahir dari semangat daerah, dibentuk oleh proses, dan diarahkan untuk menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia yang lebih setara, beragam, dan adil.

Baca juga: APKASI kritik pembatasan kewenangan pemda saat RDPU bersama DPD RI

Copyright © ANTARA 2025

Read Entire Article
Rakyat news | | | |