Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pentingnya diplomasi publik sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat membuka acara Public Hearing Public Diplomacy yang digelar di Jakarta, Rabu, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan "Double Check", hasil kolaborasi Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air (Gempita) dan PCO.
"Diplomasi publik dalam bentuk double check supaya masyarakat tidak salah paham dengan isu-isu yang beredar dan mungkin sering tidak benar," ujar Hasan dalam sambutannya.
Dalam forum tersebut, perwakilan pemerintah duduk bersama dengan masyarakat penerima manfaat. Misalnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono duduk satu meja bersama penerima bantuan dari Kementerian Sosial.
Baca juga: PCO akan pertemukan pejabat dengan penerima manfaat program Prabowo
Baca juga: PCO jelaskan Dirjen Bea Cukai yang baru berstatus sipil saat dilantik
Selain itu, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono duduk bersama peserta Cek Kesehatan Gratis, dan perwakilan Kementerian Pertanian turut berdialog dengan para petani.
"Kita ingin tunjukkan di hadapan masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa pemerintah memang sudah bekerja keras. Pemerintah sudah melaksanakan janji-janji kampanye dengan tidak lagi cepat tapi ngebut. Ini ngebut, baru 6 bulan tapi mungkin sudah banyak sekali yang dikerjakan oleh pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo," kata Hasan.
Menurutnya, para menteri dan wakil menteri menunjukkan dedikasi tinggi dengan bekerja tanpa henti.
"Mereka bekerja tujuh hari sepekan, 24 jam sehari. Bahkan terlihat lelah, kurang tidur, tapi semangatnya luar biasa."
Hasan menyebut acara ini bukan hanya menjadi ajang komunikasi satu arah, tapi juga momen penting untuk mendengarkan testimoni jujur dari masyarakat.
Penerima manfaat dari berbagai sektor --mulai dari bantuan sosial, program gizi, hingga petani dan pelaku UMKM-- diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pembuat kebijakan.
"Acara ini jadi wadah umpan balik yang nyata. Jika ada hal yang belum maksimal, bisa langsung diperbaiki. Dan masyarakat bisa mengetahui langsung apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah," ujarnya.
Kegiatan Double Check bertajuk "Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil" juga dihadiri Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mamam Abdurrahman, Wamen Pertanian Sudaryono, serta para penerima manfaat, dan sejumlah kepala daerah.*
Baca juga: PCO respons kritik meritokrasi penunjukan Letjen Djaka di Kemenkeu
Baca juga: Tanggapi takedown opini, PCO: Pemerintah tak antikrtik
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025
