Jakarta (ANTARA) - Program kemitraan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Inggris bertajuk Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (Mentari) membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mewujudkan transisi energi rendah karbon.
Melalui program tersebut, Pemprov NTT mendapatkan asistensi tata kelola kebijakan publik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dewan Energi Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hingga lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR).
"Kementerian ESDM akan terus mengusahakan pembangunan energi yang andal dan berkelanjutan dengan memberikan fasilitas penuh untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Sahid Junaidi di Jakarta, Rabu.
Sahid Junaidi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyediakan akses energi yang merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Indonesia.
Dengan implementasi program Mentari, dia berharap bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi makin solid agar dapat menyediakan akses energi bersih bagi masyarakat di NTT.
"Pemerintah juga mengapresiasi implementasi program Mentari melalui proyek demonstrasi yang telah berhasil membangun PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) di Mata Redi dan Mata Woga yang diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2022 dan diserahkan asetnya kepada pemerintah desa pada tahun 2024," ucap Sahid Junaidi.
Selain asistensi terkait dengan tata kelola kebijakan publik sektor energi serta pembangunan PLTS berkapasitas 95 kilowatt peak (kWp) dengan teknologi smart meter tersebut, Pemprov NTT juga mendapatkan dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTT Tahun 2025—2034.
Baca juga: ESDM: Program Mentari bertujuan jalankan pembangunan ekonomi inklusif
Baca juga: Kementerian ESDM susun direktorat baru untuk percepat transisi energi
Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia (United Kingdom Minister-Counsellor for Development in Indonesia) Amanda McLoughin mengungkapkan bahwa kemitraan program Mentari dengan Pemprov NTT selama setahun ini telah menghasilkan dokumen RUED pertama di Indonesia yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
Dokumen tersebut akan menjadi referensi bagi pemerintah daerah setempat untuk menentukan peta strategi dan kebijakan transisi energi rendah karbon yang adil dan inklusif.
"Tonggak sejarah dalam kemitraan Indonesia-Inggris ini menunjukkan komitmen bersama untuk transisi energi yang adil, yang akan terus didukung oleh pemerintah Inggris melalui program Mentari," kata Amanda McLoughin.
Team leader program Mentari Julio Retana menuturkan bahwa melalui program tersebut pihaknya berupaya untuk memastikan bahwa implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia bersifat inklusif dan adil.
"Salah satu pendekatan dengan melibatkan setiap tingkatan pemangku kepentingan, mulai dari tingkat nasional hingga regional. Dengan demikian, potensi ekonomi rendah karbon Indonesia yang signifikan dapat dimanfaatkan secara efektif,” ucapnya.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena berkomitmen untuk terus mendorong dokumen RUED menjadi peraturan daerah sebagai landasan bagi pembangunan energi yang lebih adil dan berlanjutan, serta dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat NTT.
Emanuel memperkirakan potensi energi terbarukan di Provinsi NTT mencapai 26.190 megawatt dengan hampir sepertiga di antaranya berupa tenaga surya.
"Kolaborasi dalam program Mentari ini telah sejalan dengan agenda pemerintah pusat dan agenda pembangunan daerah bertajuk Ayo Bangun NTT, serta amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 35 untuk memanfaatkan potensi besar energi terbarukan yang dimiliki NTT," imbuhnya.
Sejak diinisiasi pada tahun 2020, program Mentari telah memberikan dukungan untuk mewujudkan transisi energi yang adil di Indonesia melalui proyek dan investasi energi terbarukan yang inklusif.
Inisiatif tersebut dibangun berdasarkan empat pilar, yakni: kebijakan; perantara investasi; proyek demonstrasi; serta kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan berjejaring.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
