Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset dan konsultansi Prognosa Research & Consulting mengungkapkan Kebijakan tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) Amerika Serikat (AS) dinilai bisa menempatkan Indonesia pada posisi strategis di antara negara yang berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
"Perjanjian ini menghadirkan peluang sekaligus risiko yang perlu diantisipasi secara cermat oleh pemerintah dan pelaku industri di Tanah Air," ujar Director Prognosa Research & Consulting Garda Maharsi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Adanya kebijakan ini berpotensi membuka ruang kompetitif yang signifikan bagi Indonesia, khususnya bagi sektor tekstil dan komoditas unggulan lainnya.
Penilaian ini merupakan temuan dari hasil kajian strategis Prognosa Research & Consulting. Garda menjelaskan pada kajian ini pihaknya membahas dampak penuh hilirisasi ekspor Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen, disertai komitmen pembelian produk AS senilai 38,4 miliar dolar AS.
Kemudian dibahas juga mengenai penyesuaian kebijakan non-tarif, termasuk implikasinya terhadap daya saing industri, ketergantungan impor, dan agenda hilirisasi.
Kondisi itu membuka ruang kompetitif yang signifikan, khususnya bagi sektor tekstil dan komoditas unggulan lainnya. Ia melanjutkan, kewajiban pembelian produk AS senilai 38,4 miliar dolar AS yang mencakup sektor energi, dirgantara, dan pertanian justru berpotensi mengubah struktur perdagangan nasional secara fundamental jika tidak dikelola dengan kebijakan mitigasi yang tepat.
"Penting untuk Pemerintah memastikan sektor terdampak didukung dengan komitmen transfer pengetahuan dan transfer teknologi, sejalan dengan agenda penciptaan nilai tambah ekonomi," kata Garda.
Untuk itu, pemerintah Indonesia disarankan untuk mengambil langkah strategis guna menjaga daya saing industri nasional.
"Untuk selamat, sebaiknya Pemerintah sinkronisasi standar luar, bangun industri logistik, dan pembiayaan berkelanjutan. Perjanjian semacam ini bisa jadi proses integrasi ke Global Value Chains, asalkan daya dukung sektoralnya dipenuhi," ujar Garda.
Sementara terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan tekanan tarif AS dan menetapkan angka maksimal 10 persen, Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia/API sekaligus Director of Public Affairs Praxis Sofyan Herbowo mengatakan sebagai negara merdeka Indonesia tidak dalam posisi mengomentari keputusan tersebut.
"Itu mekanisme domestik mereka yang kita tidak boleh intervensi," ujarnya.
Sofyan menegaskan secara positioning, komunitas Public Affairs (PAFI) ingin memaksimalkan keputusan tarif ini dapat sebesar-besarnya memberikan keuntungan untuk kepentingan bangsa, industri dalam negeri, dan masyarakat.
"Di sini menjadi penting bagi Indonesia bagaimana memanfaatkan peluang baru dan juga keuntungan yang bisa dimaksimalkan dari kebijakan ini," katanya.
Baca juga: Rupiah ditopang stabilitas kebijakan moneter BI
Baca juga: Pemerintah pastikan ART RI-AS perkuat posisi ekspor nasional
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
