Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditargetkan dapat mencapai 250 perusahaan, dengan seluruh karyawan perusahaan yang ditutup dipastikan akan dipertahankan.
Menurut keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) pada hari ini mengonfirmasi kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengenai target akhir jumlah perusahaan BUMN.
"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," kata Presiden Prabowo.
Baca juga: Danantara pastikan tak ada PHK terkait perampingan BUMN
Tak lama kemudian, Prabowo kembali bertanya kepada Dony Oskaria yang berada di lokasi acara.
"Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?" tanya Presiden.
Dony menjawab singkat bahwa target akhir jumlah perusahaan negara berada di kisaran 250 perusahaan.
"Ujungnya nanti sekitar 250, Pak," jawab Dony.
Jawaban tersebut langsung mendapat respons dari Presiden. Prabowo menilai perampingan diperlukan agar BUMN tidak lagi terbebani biaya operasional yang tinggi.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tuturnya.
Menurut Prabowo, rasionalisasi harus segera diselesaikan agar perusahaan negara menjadi lebih efisien dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Presiden menargetkan transformasi tersebut selesai dalam dua tahun sehingga seluruh BUMN memiliki tata kelola yang lebih baik.
Sebelumnya, Dony Oskaria memastikan proses perampingan BUMN tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi.
Baca juga: Prabowo pangkas 1.000 BUMN jadi 250, ingin efisien dan transparan
"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujar Dony.
Ia menjelaskan Danantara saat ini sedang melakukan streamlining (perampingan) terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026. Menurutnya, sekitar 52 persen BUMN masih mengalami kerugian dengan total mencapai Rp20 triliun sehingga konsolidasi menjadi langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi.
Meski demikian, Dony memastikan seluruh tenaga kerja tetap dipertahankan karena biaya pegawai jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang diperoleh dari proses restrukturisasi.
"Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," katanya.
Ia kembali menyatakan tidak ada pengurangan pegawai dalam proses konsolidasi tersebut. Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.
"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," katanya dengan tegas.
Selain memastikan tidak ada PHK, Dony menyebut program konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp50 triliun setiap tahun. Penghematan itu berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menimbulkan inefisiensi.
Menurut Dony, penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS. Langkah serupa juga akan diterapkan di kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi perusahaan negara agar lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Baca juga: Prabowo ingin sering bertemu rektor bahas masukan majukan Indonesia
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
