Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,6 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung peningkatan kualitas hunian serta penataan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara menyampaikan bahwa dukungan anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas permukiman sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.
“Dukungan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Samosir,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Anggaran tersebut terdiri dari Rp11,5 miliar untuk penataan kawasan kumuh di 25 titik lokasi serta Rp11,1 miliar untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 556 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Samosir.
Baca juga: Menteri PKP dorong kolaborasi untuk percepat pembangunan hunian rakyat
Program penataan kawasan kumuh dan BSPS ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi lebih layak, sehat, dan aman untuk ditempati, sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata.
Selain memperbaiki kondisi rumah masyarakat, program ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Dengan alokasi anggaran tersebut, pemerintah optimistis pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir dapat terus berjalan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sebanyak 19.668 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Baca juga: Mendagri: Kolaborasi kunci atasi backlog perumahan nasional
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan alokasi BSPS untuk 2026 itu terdiri dari 8.825 unit wilayah perdesaan, 5.525 unit di kawasan pesisir, dan 5.285 unit di perkotaan.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar lebih layak huni, sehat, dan aman.
Secara nasional Program BSPS menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target mencapai 400.000 unit di seluruh Indonesia, sebagai langkah percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
