Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional yang bakal digelar pekan depan merupakan langkah strategis untuk menjadikan hak asasi sebagai kompas pembangunan nasional.
"Melalui Musrenbang HAM, kami ingin memastikan agar prinsip-prinsip HAM benar-benar diintegrasikan dalam setiap kebijakan pembangunan dari level pusat hingga daerah," kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan HAM merupakan aset yang tidak berwujud sehingga menimbulkan pertanyaan tentang cara membumikan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan di tanah air. Hal itulah yang nantinya dibahas di dalam forum tersebut.
“Di sinilah kami meyakini perlunya forum yang melibatkan pelbagai pihak untuk merumuskan perencanaan strategis dan teknokratik HAM,” ujarnya.
Dalam musrenbang itu, perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan menggodok sejumlah program HAM dalam tiga komisi: komisi I tentang pengarusutamaan HAM, komisi II terkait pemajuan dan pemenuhan HAM, serta komisi III mendiskusikan pelindungan dan penegakan HAM.
"Sebelum masuk ke sesi komisi, para peserta akan mendapatkan penguatan substansi dari Kepala Bappenas dan Wamendagri, termasuk sejumlah pejabat negara dan beberapa tokoh kaliber nasional. Dengan begitu, diskusi dalam sesi komisi diharapkan akan lebih hangat dan berdampak," urai Pigai.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenham Novita Ilmaris mengatakan hasil yang ingin dicapai dari Musrenbang HAM ini adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut (RTL).
Novita optimistis rekomendasi maupun RTL itu dapat menjadi pijakan awal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menerapkan HAM sebagai kompas kebijakan pembangunan.
"Pada puncak peringatan Hari HAM Ke-77, Menteri HAM akan membacakan rekomendasi yang telah disusun oleh para peserta Musrenbang sekaligus RTL juga akan diserahkan kepada Bappenas dan Kemendagri,” katanya.
Sebelumnya, Pigai menjelaskan Musrenbang HAM Nasional akan dilaksanakan pada Senin (8/12) hingga Rabu (10/12) mendatang. Musrenbang itu menjadi forum untuk merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional ke depan.
"Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” kata Pigai di kantornya, Jakarta, Selasa (2/12).
Baca juga: Komisi XIII: Musrenbang HAM Nasional 2025 wujud penerjemahan Astacita
Baca juga: Kemenham rumuskan pembangunan hak asasi dalam Musrenbang HAM Nasional
Baca juga: Kemendagri: Musrenbang HAM Nasional sejalan Astacita Presiden
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
