Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan pemerintah harus memastikan bahwa semua perwakilan diplomatik Republik Indonesia di luar negeri (LN) atau kedutaan bisa mengaktifkan mode responsif saat situasi krisis, menyusul konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Menurut dia, tindakan responsif itu di antaranya bisa segera memetakan WNI yang ada di wilayahnya serta komunikasi dua arah dengan rutin. Selain itu, perwakilan diplomatik di luar negeri juga harus mampu menyiapkan skenario berjenjang demi mengantisipasi risiko meningkatnya eskalasi geopolitik.
"Jadi jangan kita, oh aman-aman-aman, tapi skenario-nya tidak disiapkan gitu ya. Jadi pada fase risiko tertentu, pendekatannya adalah perlindungan di tempat atau shelter in place dan pembatasan mobilitas," kata Amelia di Jakarta, Selasa.
Dia menegaskan bahwa keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) harus menjadi hal yang prioritas absolut.
Menurut dia, keadaan saat ini sedang tidak aman dan semakin dinamis, terlebih lagi adanya saling serang antara AS-Israel dan Iran.
Menurut dia, opsi relokasi WNI ke titik aman melalui negara-negara sekeliling harus sudah disiapkan.
"Jangan sampai, pemerintah atau kedutaan justru terlambat berpikir tentang hal tersebut saat krisis sudah terjadi. Jadi sudah harus disiapkan dari sekarang-sekarang," kata dia.
Selain itu, dia mengatakan pemerintah harus mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah itu terhadap sektor ekonomi dan energi.
Mitigasi, kata dia, diperlukan agar gangguan itu tak langsung menekan stabilitas dalam negeri.
Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2) melancarkan serangan gabungan ke Iran, termasuk ibu kota Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan menelan korban jiwa, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
Iran kemudian membalas aksi militer itu dengan melancarkan serangan drone dan rudal ke Israel serta aset-aset AS di sejumlah negara Teluk.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
