Jakarta (ANTARA) - Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bisa mencegah "pemilu otoriter".
Pasalnya, dia mengatakan bahwa organisasi peneliti demokrasi internasional, V-Dem Institute mencatat pada tahun 2025, Indonesia mengalami penurunan peringkat dari negara "Electoral Democracy" menjadi "Electoral Autocracy" (pemilu otoriter), berdasarkan penelitian dari ajang politik di Indonesia tahun 2024.
"Catatan terbesarnya adalah (Indonesia) ada pemilu, tapi prinsip pemilu yang bebas dan adil tidak sepenuhnya diaplikasikan," kata Titi dalam diskusi publik tentang RUU Pemilu yang digelar Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.
Awalnya, dia memaparkan bahwa V-Dem Institute menilai bahwa Indonesia memiliki pemilu eksekutif multipartai yang berlangsung secara bebas dan adil, dengan tingkat yang memadai dalam hal hak pilih, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat.
Baca juga: KPU: Revisi UU Pemilu harus berdasar refleksi pengalaman
Namun pada 2024, prasyarat-prasyarat mendasar dalam pemilu, seperti kebebasan berekspresi dan berserikat, serta pemilu yang bebas dan adil, belum terpenuhi secara memadai.
Dia mengatakan bahwa UU Pemilu merupakan hal yang mendesak untuk segera direvisi karena UU tersebut merupakan UU yang paling banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi, yakni sebanyak 159 kali. Sedangkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sudah 82 kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan banyaknya pengujian di MK, menurut dia, kedua undang-undang tersebut sudah banyak yang direkonstruksi pemaknaannya oleh MK, baik pemaknaannya yang dibatalkan atau diperintahkan untuk diatur ulang.
"Jadi bisa dikatakan Undang-Undang Pemilu kita ini sudah compang-camping di sana-sini, sudah tambal sulam sana-sini, termasuk juga Undang-Undang Pilkada," katanya.
Baca juga: Bawaslu usul fungsi quasi peradilan dalam revisi UU Pemilu
Baca juga: Wamendagri: Proses revisi UU Pemilu harus jaga prinsip otonomi daerah
Dia mengatakan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu sudah tidak boleh ditunda-tunda lagi. Menurut dia, keterlambatan pembahasan selain mengurangi kualitas proses dan substansi, juga rentan terhadap yudisialisasi politik.
Proses revisi yang tergesa-gesa karena mendekati tahun politik, kata dia, pasti akan memengaruhi partisipasi masyarakat dan kedalaman pembahasan setiap poin perubahan atau perbaikan pengaturan.
"Kalau pengadilan dan hakim terlalu dilibatkan, dia juga membuka ruang politisasi pengadilan. Karena kekuasaan akan menggunakan pengadilan untuk menjalankan agendanya sendiri, kita sudah punya pengalaman tanpa harus dibahas," katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
