Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa aspirasi yang disuarakan oleh para pengemudi ojek online (ojol) telah direspons secara cepat oleh pemerintah.
Hasan, di Kantor PCO, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa hari ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah melakukan dialog dengan perwakilan ojol untuk mengatasi sejumlah persoalan yang mereka hadapi.
"Hari ini kayaknya baru saja selesai (dialog, Red). Barusan selesai, mereka melakukan juga media briefing dengan teman-teman media. Jadi, dari Kementerian Perhubungan cepat responsnya," katanya merespons aksi demonstrasi para pengendara ojol yang dijadwalkan berlangsung Selasa (20/5) besok.
Ia mengatakan bahwa pemerintah, khususnya Kemenhub, telah mengambil langkah proaktif dengan membuka ruang dialog guna menampung keluhan dan seluruh aspirasi dari komunitas ojol.
“Kementerian Perhubungan sudah melakukan media briefing dan dialog dengan perwakilan ojol. Mereka terbuka untuk mendiskusikan aspirasi terkait regulasi dan kesejahteraan,” katanya pula.
Hasan menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, namun tetap mengimbau agar aksi dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu kepentingan publik.
“Ekspresi pendapat adalah hak konstitusional. Tapi kami mengimbau agar kebutuhan masyarakat tetap diperhatikan,” ujarnya.
Menurut Hasan, kementerian dan lembaga terkait akan mengolah seluruh masukan dari pengemudi ojol secara serius untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak.
“Kita ingin cari jalan tengah yang adil. Bisnis tetap jalan, masyarakat tetap terlayani, dan kesejahteraan pengemudi juga meningkat,” katanya lagi.
Para pengemudi ojol berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada Selasa (20/5) mulai pukul 13.00 WIB. Aksi ini dipicu oleh sejumlah tuntutan yang belum mendapatkan respons memadai dari pemerintah dan perusahaan aplikasi.
Sejumlah aspirasi yang disuarakan, di antaranya transparansi dan keadilan bagi hasil. Pengemudi menuntut kejelasan dan keadilan dalam sistem pembagian hasil antara mereka dan perusahaan aplikasi.
Berikutnya, mereka meminta penyesuaian tarif dasar yang dianggap tidak sebanding dengan biaya operasional dan kebutuhan hidup.
Pengemudi ojol juga berharap adanya perlindungan sosial, termasuk asuransi kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.
Selain itu, komunitas ojol juga menolak praktik suspensi akun secara sepihak oleh perusahaan aplikasi tanpa proses yang transparan hingga meminta untuk dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan yang menyangkut pekerjaan mereka.
Sebagai bentuk protes, pengemudi ojol berencana untuk mematikan aplikasi selama 24 jam penuh, yang diperkirakan akan berdampak pada layanan transportasi dan pengiriman barang di berbagai kota.
Baca juga: Jelang demo 20 Mei, aplikator bantah ada potongan di atas 20 persen
Baca juga: Tetap kerja, Asosiasi ojol KBDJ tak ikut unjuk rasa akbar pada 20 Mei
Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
