Bandung (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Herman Suryatman menjanjikan tata ruang Jabar, yang kini akan ditata dengan penyusunan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baru, akan menggunakan prinsip keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan keseimbangan alam.
Ia mencontohkan dalam RTRW dan RDTR baru itu, kawasan seperti Bekasi, Karawang, Bogor, akan tetap jadi pusat industri. Sementara Cianjur dan Sukabumi akan menjadi kawasan konservasi lingkungan dengan berbagai insentif yang disiapkan.
"Industri jangan dipaksakan di semua wilayah. Daerah hulu lebih baik fokus pada konservasi, menjaga hutan, mata air, dan ekosistem. Tentu pemerintah harus memberi insentif agar mereka semangat," kata Herman usai Rapat Sinkronisasi RTRW di Kompleks Bappeda Jabar, Bandung, Kamis.
Pemprov Jabar, kata dia, berkomitmen menata ulang tata ruang yang bisa membawa masyarakat sejahtera dan bahagia, sehingga RTRW dan RDTR harus dievaluasi agar bisa mengimplementasikan motto Jawa Barat "Gemah Ripah, Repeh, Rapih".
Baca juga: KLH minta Jabar tinjau lagi RTRW hilangkan 1,4 juta ha kawasan lindung
Menurutnya, RTRW dan RDTR disusun bukan hanya menjawab kebutuhan hari ini, tapi mempersiapkan masa depan hingga 100 tahun ke depan. Karenanya para ahli dari perguruan tinggi dilibatkan dalam prosesnya.
"Ruang yang kita miliki bukan warisan dari leluhur melainkan titipan untuk anak cucu kita," katanya.
Herman juga menekankan percepatan penyusunan RDTR agar bisa selesai dalam dua sampai tiga tahun.
Dalam penyusunan RTRW dan RDTR, lanjutnya, Kementerian ATR/BPN akan membiayai setengah dari total kebutuhan anggaran, sementara sisanya ditanggung bersama oleh pemprov dan pemerintah daerah di kabupaten/kota.
Baca juga: Gubernur Jabar telah memutuskan hasil evaluasi Perda RTRW Kota Bogor
Sementara itu Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mendukung penuh upaya Pemprov Jabar menyusun RTRW dan RDTR yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap RTRW di Jabar benar-benar bisa mempercepat investasi sekaligus membawa manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Suyus.
Rapat sinkronisasi juga dihadiri para Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bappeda, serta Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Baca juga: Bappeda Jabar pastikan evaluasi alur perizinan Kawasan Bandung Utara
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
