Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menilai Pemprov DKI Jakarta perlu memperluas cakupan beasiswa untuk jenjang S1, khususnya di jurusan-jurusan berbiaya tinggi dan strategis.
Hal itu disampaikan Justin menyusul rencana Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga jenjang doktor atau S3.
"Menurut saya, sebaiknya untuk S1 diperluas. Utamanya di jurusan-jurusan strategis seperti kedokteran yang biayanya sangat tinggi," kata Justin di Jakarta, Senin.
Justin mengatakan Pemprov DKI Jakarta cukup memperluas bantuan kepada mahasiswa di jenjang S1 khususnya di jurusan-jurusan yang strategis seperti kedokteran.
Pasalnya, jurusan kedokteran sulit untuk diakses oleh warga Jakarta, bahkan jika orang tuanya sudah berpenghasilan tinggi dan berkecukupan.
"Sekalipun orang tuanya memperoleh gaji sebesar Rp30 juta per bulan, saya kira tetap sulit untuk menyekolahkan anak-anaknya di jurusan kedokteran," kata dia.
Baca juga: Pramono ingin KJMU diberlakukan hingga doktor
Baca juga: IPK tetap jadi syarat penerimaan KJMU
Justin mengatakan bahwa biaya yang tinggi untuk masuk sekolah kedokteran ini menyulitkan pemerintah dan swasta untuk memenuhi kebutuhan terhadap dokter-dokter baru dalam rangka mengisi kekurangan di seantero negeri.
"Menurut standar WHO, jumlah dokter yang ideal itu 1:1.000. Sedangkan, perbandingannya di Indonesia pada tahun 2020 lalu adalah 0,4:1.000. Artinya, ada kurang dari 1 dokter bagi 1.000 orang yang sakit di tanah air," ujarnya.
Kondisi di Indonesia itu berkebalikan dengan negara-negara tetangganya seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina.
Fakta tersebut menjadikan Indonesia negara dengan jumlah dokter terendah kedua di kawasan Asia Tenggara, jauh di bawah Singapura yang punya setidaknya dua dokter untuk setiap 1.000 orang pasien.
"Kemudian, kalah dengan Malaysia dan Filipina yang masing-masing punya setidaknya 1 dokter per 1.000 orang yang sakit," katanya.
Baca juga: Tabungan masih relevan di tengah kebijakan pendidikan gratis di DKI
Baca juga: DKI siap kirim pelajar SMK lanjutkan studi ke Malaysia
Justin juga menyebut beberapa jurusan strategis lainnya yang harus jadi perhatian Pemprov DKI Jakarta untuk mendapatkan bantuan KJMU.
Misalnya, jurusan komputer dan teknik di mana mahasiswanya diajarkan untuk menguasai ilmu robotik dan mekatronik dalam rangka menunjang perkembangan industri elektronik di dalam negeri, agar mampu bersaing dengan ekonomi global.
"Menurut saya, berencana tidak perlu terlalu tinggi sampai S3. Melainkan, pemberian KJMU harus bersifat strategis agar sejalan dengan kebutuhan sosial," ujarnya.
Justin menilai bahwa beasiswa yang diberikan untuk jenjang Strata Dua (S2) dan S3 seharusnya menjadi urusan pemerintah pusat.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025
