Menteri: KP2MI perketat pengawasan CPMI ke Kamboja, Myanmar, Laos

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan kementeriannya terus memasifkan strategi untuk mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) non-prosedural berangkat bekerja ke Kamboja, Myanmar dan Laos.

Upaya itu dilakukan mengingat semakin banyak CPMI ilegal yang berangkat ke tiga negara tersebut, terutama Myanmar, yang meningkat 27 kali lipat pada 2025 dibandingkan angkanya pada 2024.

"Terjadi lonjakan besar dari Myanmar, 26 orang tahun 2024, menjadi 698 orang di tahun 2025. Peningkatan hampir 27 kali lipat," kata Menteri Karding.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Karding mengatakan bahwa selain berangkat secara ilegal, para pekerja migran Indonesia tersebut juga terindikasi terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hingga saat ini, Karding mengungkapkan bahwa KemenP2MI maupun Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) telah mencegah 7.701 calon pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke tiga negara di ASEAN tersebut.

"Data pencegahan tahun 2024 sampai 31 Maret 2025 terdapat total 7.701 calon pekerja migran Indonesia yang bisa kita dicegah oleh KP2MI maupun BP3MI," kata Karding.

Untuk melakukan pencegahan lebih lanjut, KemenP2MI terus meningkatkan kolaborasi antar-instansi untuk menanggulangi keberangkatan pekerja migran ilegal.

Upaya itu dilakukan dengan melakukan sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait, salah satunya membentuk desk koordinasi pelindungan pekerja migran Indonesia yang melibatkan Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Polri, dan TNI.

"Sinergi multi-stakeholders melalui 426 kerja sama, 250 MoU, 176 PKS," ujarnya.

"Pembentukan Tim Respon Cepat, tim siber juga kami punya sekarang. Kami juga ada desk koordinasi perlindungan lintas kementerian/lembaga itu yang di Kemnko Polkam," demikian kata Karding.