Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjalin kerja sama terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data atau informasi statistik pembangunan daerah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menyediakan dan memanfaatkan informasi statistik yang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
"Ruang lingkup kerja sama yang disepakati antara lain, penyediaan, pemanfaatan, pemadanan, pertukaran, dan pengembangan data dan informasi statistik pembangunan daerah, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)," kata Eri dalam keterangannya di Surabaya, Rabu.
Ia mengatakan, kerja sama tersebut juga meliputi pengembangan metodologi dan sistem informasi statistik, dukungan kegiatan sensus, survei, pendataan dan pemutakhiran data tunggal sosial hingga ekonomi nasional.
Ia menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengan Kementerian Perumahan terkait validitas data warga miskin dan disepakati data kemiskinan akan diintegrasikan menjadi satu data di bawah koordinasi BPS.
"Setelah rapat dengan Kementerian Perumahan, kami langsung menindaklanjuti dengan Kepala BPS. Bahkan, mereka terkejut dengan detail data yang dimiliki Kota Surabaya," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Ia mengatakan, Pemkot Surabaya memiliki sistem pendataan yang mampu memetakan jumlah rumah, kepala keluarga (KK), hingga status tinggal warga secara harian dan valid di tingkat Rukun Warga (RW).
"Keakuratan data yang dimiliki Kota Surabaya ini yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya MoU pada hari ini," katanya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya rekonsiliasi data antarinstansi untuk menghasilkan data yang benar dan menghindari kebingungan dalam implementasi kebijakan. Ia mengapresiasi langkah progresif dan visi Wali Kota Surabaya dalam menginisiasi kerja sama tersebut.
"Saya melihat kepemimpinan Wali Kota Surabaya sangat baik, dengan komunikasi yang efektif. Pak Eri Cahyadi mengusulkan model kerjasama yang akan diterapkan di Surabaya dan daerah lain," kata Tito Karnavian.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkot Surabaya yang menjadi percontohan dalam kerja sama ini.
Ia menjelaskan bagaimana respons cepat Wali Kota Eri Cahyadi dalam menindaklanjuti diskusi mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas DTSEN melalui pemutakhiran data secara reguler dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk integrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil)," tuturnya.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya sambut positif Kabinet Surabaya Berkah
Baca juga: Pemkot Surabaya terapkan sanksi pasien TB mangkir pengobatan
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
