Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan ketahanan energi nasional dalam kondisi aman di tengah gejolak global khususnya konflik, yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, di kawasan Timur Tengah.
Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyebutkan dampak konflik ini memang dirasakan secara global, khususnya oleh negara-negara importir minyak.
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran, yang menjadi jalur sekitar 20 persen perdagangan minyak dan LNG dunia, turut menahan sekitar 150 kapal dan memicu ketidakpastian pasokan energi global.
"Indonesia masih bergantung pada impor, dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel. Namun demikian, stok BBM nasional dalam kondisi aman dan terkendali," ujar Hangga, panggilannya, saat menjadi narasumber diskusi mengenai dampak perang Iran dan Israel-AS terhadap ketahanan energi nasional di salah satu TV nasional di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Pemanfaatan BBM subsidi untuk kereta beri kenyamanan bagi masyarakat
Baca juga: IESR nilai kebijakan WFH tepat untuk kurangi konsumsi BBM
Baca juga: Ekonom optimistis pertumbuhan ekonomi 5,5 persen triwulan I tercapai
Hangga menambahkan pemerintah terus memastikan ketersediaan pasokan melalui produksi kilang domestik yang tetap berjalan serta diversifikasi sumber impor dari berbagai kawasan seperti Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika, dan Australia.
Menanggapi perbandingan dengan negara lain di Asia, Hangga menjelaskan bahwa angka ketahanan stok BBM 27-28 hari bukan berarti Indonesia hanya memiliki cadangan statis.
"Produksi dan impor tetap berjalan, sehingga pasokan terus terjaga, meskipun harga global mengalami kenaikan," jelasnya.
Pemerintah juga tengah memperkuat ketahanan energi melalui pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) minyak di Sumatera sebagai bagian dari program hilirisasi dan ketahanan energi nasional sesuai Keppres No 1 Tahun 2025.
Dalam menghadapi potensi krisis energi, menurut Hangga, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Dalam jangka pendek, lanjutnya, kebijakan seperti work from home (WFH) satu hari per minggu diperkirakan dapat menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen.
Selain itu, kebijakan lain seperti work from anywhere (WFA), dorongan penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, serta efisiensi energi di masyarakat menjadi bagian dari upaya pengendalian konsumsi.
Untuk jangka menengah dan panjang, tambah Hangga, pemerintah juga terus mempercepat transisi energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk optimalisasi panas bumi, tenaga surya, bayu, serta program biodiesel seperti B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50.
Program konversi PLTD ke PLTS di wilayah 3T, serta pengkajian kompor listrik dan pengembangan dimetil eter (DME) sebagai substitusi LPG juga terus berjalan guna mengurangi ketergantungan impor energi.
"Transisi energi ini bukan hal baru, melainkan sudah menjadi bagian dari komitmen nasional sejak Paris Agreement, UU No 16 Tahun 2016, target net zero emission pada 2060, dan juga PP KEN No 40 Tahun 2025," jelas Hangga.
Hangga pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian BBM dan LPG secara berlebihan atau panic buying.
"Stok BBM dan LPG aman, harga tetap stabil, dan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan setiap hari. Kami juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi dan terus berkoordinasi lintas kementerian serta dengan negara mitra untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga," sebut Hangga.
Baca juga: Mataram siapkan kebijakan bersepeda bagi pejabat untuk efisiensi BBM
Baca juga: Kemhan: Kebijakan hemat BBM bukan karena kondisi darurat bahan bakar
Baca juga: Menkeu Purbaya nilai RI masih aman dari situasi darurat energi
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
