Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan bahwa kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak mencakup ekspor bahan mentah, melainkan terbatas pada komoditas hasil industri.
Hal itu ia sampaikan untuk meluruskan berbagai persepsi publik terkait isu ekspor mineral mentah atau ores.
Dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025, di Jakarta, Selasa, Susiwijono menjelaskan dalam Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade yang dirilis Gedung Putih menyebut, penghapusan pembatasan ekspor untuk komoditas hasil industri, termasuk mineral kritis yang telah diolah atau diproses.
“Coba baca joint statement-nya. Bunyinya itu industrial commodities. Jadi yang Amerika Serikat bisa invest, nanti bisa ekspor ke sana itu adalah bahan di hilir, bukan ores (mineral mentah), bukan bahan mentah,” ujarnya mengklarifikasi.
Ia mengatakan tidak ada rencana pemerintah untuk membuka kembali keran ekspor bahan mentah mineral yang telah dilarang melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Larangan tersebut tetap berlaku demi mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
"Isunya dikira kita dengan membuka, kata-katanya Trump itu, access market ke Indonesia. Bahkan termasuk sektor pertambangan mineral. Seakan-akan kita akan membuka ekspor ores, bahan mentah kita yang sesuai Undang-Undang Minerba sudah kita larang," katanya lagi.
Lebih lanjut, Susiwijono juga merespons kekhawatiran bahwa kesepakatan dengan AS akan mengganggu ketahanan pangan nasional.
Ia menerangkan bahwa komoditas pertanian yang dibahas dalam perjanjian itu hanyalah produk-produk yang selama ini memang sudah diimpor dari AS, seperti kedelai, gandum, jagung, dan kapas.
“Soybean (kedelai), kedelai kita (impor) 3 juta ton lebih setiap tahun. Soybean meal untuk makan ternak, cotton, wheat, corn, dan sebagainya. Enggak ada yang baru, enggak ada duit keluar di sana,” ujar Sesmenko.
Impor dari AS juga tetap akan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri dan kelayakan bisnis. Pergeseran sumber impor ini diharapkan membantu menjaga stabilitas harga pangan, terutama untuk komoditas penyumbang inflasi pangan (volatile food).
Dalam kesepakatan dagang tersebut, pemerintah hanya memfasilitasi para pelaku usaha untuk menjalin kemitraan dagang, sesuai dengan kebutuhan sektor masing-masing.
“Jadi jangan dipersepsikan pemerintah mengeluarkan duit 19,5 miliar dolar AS, membeli tambahan produk Amerika,” kata dia lagi.
Adapun komitmen ekspor serta pembelian produk asal AS tersebut merupakan bagian dari kesepakatan tarif AS 19 persen.
Baca juga: Tantangan ekonomi global hambat pembayaran devisa hasil ekspor
Baca juga: RI masih negosiasi tarif AS, Jepang dan Eropa sudah dapat 15 persen
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
