Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan pengusaha UMKM yang dikelola oleh perempuan.
Penegasan itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, di Jakarta, Senin.
Dalam siaran persnya, Menteri Maman mengungkapkan bahwa sekitar 64 persen UMKM di Indonesia saat ini dikelola oleh perempuan.
"Ini adalah kekuatan ekonomi yang nyata, yang perlu terus kita dukung dan kembangkan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini menunjukkan peran signifikan perempuan dalam menciptakan lapangan kerja dari lingkungan rumah, memberdayakan diri untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta berkontribusi pada perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
Maman juga memaparkan berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak pada perempuan pelaku usaha, termasuk kemudahan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), alokasi 30 persen ruang publik untuk UMKM, serta kewajiban alokasi 40 persen belanja pemerintah dan BUMN untuk produk UMKM.
"Akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program pendampingan dan pelatihan juga menjadi bagian dari upaya memberdayakan perempuan pengusaha," katanya lagi.
Melalui sinergi dengan Kemen PPPA, Maman berharap pengarusutamaan gender dapat semakin terinternalisasi dalam ekosistem UMKM. Ia juga mengapresiasi langkah Kemen-PPPA yang aktif menjalin kerja sama dengan 11 kementerian/lembaga lainnya dalam upaya pemberdayaan perempuan.
"Akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program pendampingan dan pelatihan juga menjadi bagian dari upaya memberdayakan perempuan pengusaha,” ujar Menteri Maman.
Melalui kerja sama dengan Kemen-PPPA, ia berharap pengarusutamaan gender dapat semakin melembaga dalam ekosistem UMKM.
"Kolaborasi ini penting agar pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan program nyata," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi Kemen-PPPA yang terus berupaya melakukan pemberdayaan perempuan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama 11 kementerian/lembaga lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PPPA menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini kian mempertegas dukungan pemerintah untuk menciptakan ruang-ruang aman dan produktif bagi perempuan dan anak dalam menyuarakan gagasan atau aspirasi, mengembangkan potensi mereka, membangun jaringan, dan mengambil peran sentral dalam setiap aspek pembangunan.
Baca juga: WamenPPPA ajak perempuan jadi pengusaha perkuat SDM Indonesia
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
