Pemerintah isyaratkan tolak wacana adanya pajak produk thrifting

4 days ago 5

Penerapan pajak tersebut tidak bisa dilakukan, mengingat status impor barang/pakaian bekas adalah ilegal di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengisyaratkan menolak wacana adanya penerapan pajak terhadap perdagangan barang bekas impor (thrifting).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa penerapan pajak tersebut tidak bisa dilakukan, mengingat status impor barang/pakaian bekas adalah ilegal di Indonesia.

“Yang namanya ilegal kan ya ilegal,” kata Mendag Budi saat ditemui di sela pembukaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana memberikan pernyataan yang tak jauh berbeda dari Mendag Budi Santoso.

“Statusnya itu kan barang ilegal. Enggak mungkin mau dikasih kuota, mau dikasih pajak. Ya kan ada peraturan clear, jelas,” ujar Temmy di sela acara yang sama.

Namun, Temmy mengatakan, pihaknya terbuka dan tidak melarang pedagang barang thrifting untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap aturan yang melarang penjualan barang bekas impor tersebut.

“Silakan saja, kan itu hak setiap warga negara. Melakukan judicial review kan silakan saja, dengan argumen dan kajian yang pas,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas alias thrifting mendatangi Gedung DPR RI untuk meminta usaha mereka dilegalkan.

Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11), pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM, namun memiliki pasar yang berbeda, dan tidak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (20/11), dengan tegas menolak melegalkan usaha penjualan baju bekas atau thrifting, meskipun para pedagang membayar pajak.

Purbaya menyatakan sikap tegasnya bertujuan untuk mencegah terbukanya pasar bagi barang-barang impor ilegal.

Apabila pasar domestik dikuasai oleh barang-barang asal luar negeri, maka pengusaha domestik tidak bisa merasakan manfaat keekonomiannya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article