Kota Gaza, Palestina (ANTARA) - Kantor media pemerintah Gaza pada Kamis menegaskan kembali dukungannya atas upaya membentuk komite nonpartisan yang terdiri dari "teknokrat" untuk mengelola Jalur Gaza pascaperang.
"Kami menyambut semua upaya meringankan penderitaan rakyat kami di tengah perang pembantaian yang sedang dilancarkan oleh pendudukan (Israel), termasuk pengaturan untuk mengelola Gaza melalui komite yang dibentuk oleh tokoh dan pakar nasional yang independen," kata Salama Marouf, yang mengepalai kantor yang dikelola Hamas, dalam sebuah pernyataan.
Marouf mengatakan kantor media sepenuhnya siap mendukung upaya ini "selama upaya tersebut melayani kepentingan rakyat di Gaza dan mengakhiri perpecahan politik."
"Struktur administratif dan staf pemerintah siap untuk melaksanakan rencana dan visinya," tambahnya.
Dalam KTT darurat Arab yang diselenggarakan oleh Mesir tentang Gaza pada Selasa (4/3), para pemimpin dalam kesimpulan akhir menegaskan kembali tentang kebutuhan mendesak untuk sepenuhnya melaksanakan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan, yang akan mengakhiri perang Israel secara permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.
KTT tersebut juga menyetujui rencana lima tahun senilai 53 miliar dolar AS (sekitar Rp865,5 trilyun) untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya. Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza yang terdiri dari "teknokrat" nonpartisan untuk menjalankan Gaza selama masa transisi 6 bulan di bawah naungan pemerintah Palestina.
Hampir 48.400 warga Palestina telah tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 lainnya terluka dalam perang brutal Israel sejak Oktober 2023.
Serangan gencar, yang membuat daerah kantong itu hancur, dihentikan berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang berlaku pada 19 Januari.
Sebelumnya pada November lalu, Mahkamah Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.
Sumber: Anadolu
Baca juga: RI sambut baik tercapainya deklarasi KTT Arab soal rekonstruksi Gaza
Baca juga: Trump mengancam Hamas, Gaza sebut pendudukan Israel ialah akar masalah
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
