Para guru besar dirikan MGBKI hadapi dinamika bidang kesehatan di RI

Jakarta (ANTARA) - Para Guru Besar Kedokteran dari berbagai universitas di Indonesia resmi mendeklarasikan berdirinya Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI), sebagai upaya mengatasi tantangan dan dinamika bidang kesehatan di Tanah Air.

"Kami merasa terpanggil untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan di Indonesia selalu berpijak pada prinsip ilmiah, etika, dan kepentingan rakyat", ujar Ketua MGBKI Prof Budi Iman Santoso dalam inaugurasi majelis tersebut di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, pembentukan MGBKI dilandasi semangat persatuan dan kepedulian para Guru Besar Kedokteran terhadap tantangan di bidang pendidikan kedokteran, pelayanan kesehatan dan kebijakan publik.

Baca juga: Guru Besar FK-UI terbitkan sikap resmi tentang pendidikan kesehatan

Budi menyebutkan tujuan MGBKI, yakni menjadi forum komunikasi dan kerja sama antar-Guru Besar Kedokteran di seluruh Indonesia, memberikan masukan kebijakan berbasis data ilmiah kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan, serta menjaga kehormatan profesi dan integritas akademik.

Dengan berdirinya MGBKI, dia berharap lahirnya sinergi kuat antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam membangun pendidikan kedokteran dan sistem kesehatan Indonesia yang lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama, pihaknya menyampaikan sejumlah pernyataan sikap terkait dinamika yang berkembang mengenai kedudukan dan status kolegium dalam sistem pendidikan, profesi, dan pelayanan kedokteran di Indonesia.

"Kolegium merupakan lembaga profesi yang independen dan mandiri, yang memiliki kewenangan akademik untuk menetapkan standar pendidikan, kurikulum, kompetensi, serta ujian profesi kedokteran di Indonesia," katanya.

Selain itu, katanya, kolegium harus dijamin, namun tetap bekerja dalam sinergi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi kedokteran, demi menjamin mutu pendidikan, kompetensi dokter, dan keselamatan pasien.

"Kedudukan kolegium tidak boleh dipisahkan dari akar akademiknya, yaitu perguruan tinggi dan fakultas kedokteran sebagai pusat pengembangan ilmu, riset, dan pendidikan kedokteran," ujarnya.

Baca juga: 36 guru besar-dosen uji UU Praktik Kedokteran ke MK

Kemudian, kolegium tidak boleh tunduk pada kepentingan politik atau kelompok tertentu, melainkan berorientasi pada kepentingan bangsa, kesehatan masyarakat, dan peningkatan mutu dokter Indonesia.

MGBKI mendorong adanya payung hukum yang jelas dan kuat bagi kolegium, sehingga keberadaannya diakui secara formal sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab menjaga kualitas pendidikan dan profesi kedokteran Indonesia sesuai standar global.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak pemangku kepentingan untuk duduk bersama secara musyawarah, menjunjung tinggi prinsip kolaborasi, integritas, dan keberpihakan pada kesehatan masyarakat.