Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pihaknya ingin mereformasi sistem pembangunan perumahan di wilayahnya agar lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan tidak lagi sarat kepentingan elite maupun praktik gratifikasi.
"Setiap keuntungan yang diperoleh pengembang, harus ada bagian yang dikembalikan untuk rakyat. Minimal bangun satu atau dua kampung layak huni untuk warga miskin," ujar Dedi dalam peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan bertajuk 'Imah Merenah, Hirup Tumaninah' dan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Sabuga Bandung, Kamis malam.
Dedi menyoroti pola pembangunan perumahan yang cenderung eksklusif dan hanya menguntungkan segelintir pihak, tanpa memperhatikan keadilan sosial.
Dedi mencontohkan kasus di Bekasi dan Karawang, di mana kawasan elit terus tumbuh, sementara warga sekitar masih tinggal di lingkungan kumuh.
"Saya turun langsung ke Karawang, bersihkan bangunan liar pakai alat berat. Lalu bupati siapkan anggaran, rumah warga kita bangun. Tidak boleh rakyat kecil hidup berdampingan dengan rumah mewah tanpa keadilan," ujarnya.
Dedi juga menyoroti lemahnya tata kelola di sektor perumahan, termasuk praktik kontraktor dan mandor nakal yang merugikan tukang dan pedagang kecil, karenanya dia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam rantai pembangunan.
Lebih lanjut, pembangunan perumahan menurutnya harus mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.
Ia mencontohkan pembangunan rumah bambu di daerah rawan bencana seperti Sukabumi, Garut Selatan, dan Bandung Utara sebagai solusi berkelanjutan.
"Kita ingin bangun brand rumah rakyat, bukan hanya bangunan, tapi simbol keadilan sosial. Rumah subsidi tipe 36 tidak boleh diubah jadi rumah mewah yang memicu kecemburuan," ucapnya.
Dedi optimistis, jika Jawa Barat mampu menyerap 30 persen dari target nasional program perumahan bersubsidi sebesar 350 ribu unit, maka dampak ekonominya akan dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
"Toko bangunan hidup, sopir angkut hidup, kuli bangunan hidup, tukang kayu ikut sejahtera. Ini ekosistem pembangunan yang sehat dan adil," tuturnya.
Baca juga: FLPP di Jabar tembus 40 ribu unit, bankability jadi kendala
Baca juga: Sektor perumahan disebut berperan strategis dorong ekonomi nasional
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
