Wamena (ANTARA) - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP Pegunungan mendorong tiga konsep percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Ketua BP3OKP Pegunungan Hantor Matuan saat dihubungi di Wamena, Kamis, mengatakan tiga konsep itu di antaranya penandatanganan rencana aksi percepatan pembangunan Papua (RAPP) 2025-2030, pengangkatan sekretaris eksekutif wakil presiden (seat wapres) dan perekrutan anggota pembentukan kelompok kerja (Pokja).
"Kami dari enam BP3OKP enam provinsi di Tanah Papua yakni Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya saat berdialog dengan Pak Wapres di Jayapura telah menyampaikan tiga konsep utama ini dan langsung mendapatkan respon positif dari Pak Wapres," katanya.
Menurut dia, sesuai Peraturan Presiden 121 tahun 2022 dalam strukturnya wapres menjadi ketua BP3OKP Papua dan anggotanya menteri dalam negeri, menteri badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas), menteri keuangan serta enam anggota BP3OKP di enam provinsi di Tanah Papua.
“Kami di Tanah Papua memiliki enam anggota perwakilan BP3OKP, saya sendiri merupakan perwakilan BP3OKP di Papua Pegunungan,” ujarnya.
Dia menjelaskan selama kurang lebih 11 bulan kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, barulah Rabu (17/9) 2025 bisa melakukan pertemuan langsung dengan Ketua BP3OKP di Jayapura, Papua.
“Puji Tuhan selama 11 bulan penantian akhirnya kami dapat bertemu langsung dengan Pak Wapres sebagai ketua BP3OKP. Selama ini kami jalan saja sesuai tugas pokok dan fungsi di daerah, dan laporan selalu disampaikan ke pusat melalui sekretaris wapres,” katanya.
Dia menambahkan dalam pembicaraan dengan wapres, pihaknya mendorong untuk segera ditandatanganinya RAPP 2025-2030, pengangkatan seat wapres dan perekrutan anggota pembentukan kelompok kerja (Pokja).
“Khusus kami di Papua Pegunungan untuk melayani delapan kabupaten serta satu provinsi, saya hanya dibantu empat pokja di antaranya Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Produktif dan Pokja Papua Polhukam sangat mengalami kesulitan," ujarnya.
"Sesuai undang-undang Pak Wapres segera mengeluarkan SK setiap pokja memiliki anggota lima orang, sehingga total keseluruhan 20 orang untuk membantu tugas pokok dan fungsi BP3OKP di Papua Pegunungan,” ujarnya menambahkan.
Baca juga: Wamendagri minta pemda se-Papua selesaikan administrasi dana otsus
Baca juga: Wamendagri: Dana Otsus harus segera direalisasikan untuk masyarakat
Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
