Bandung (ANTARA) - Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi tertinggi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara nasional. Hingga 16 September 2025, tercatat 40.290 unit rumah subsidi tersalurkan atau setara 22,95 persen dari total nasional 175.549 unit.
Menurut Heru, capaian ini mencerminkan tingginya kebutuhan rumah di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
“Jawa Barat tertinggi, ada 40.290 unit, hampir seperempat dari realisasi nasional. Potensi permintaan rumah subsidi di Jawa Barat sangat besar,” ujarnya saat Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Bandung, Kamis.
Secara nasional, realisasi FLPP baru mencapai 50,16 persen dari target 350 ribu unit pada tahun ini. Jawa Tengah menempati posisi kedua dengan 15.246 unit, disusul Sulawesi Selatan 14.157 unit, dan Banten 11.951 unit.
Di tingkat kabupaten, Kabupaten Bekasi memimpin dengan 9.083 unit, diikuti Kabupaten Bogor 6.744 unit, dan Kabupaten Karawang 4.566 unit. Ketiganya berada di kawasan penyangga Jakarta yang menjadi pusat pertumbuhan permukiman baru.
Baca juga: Menteri PKP: FLPP program andalan pemerintah bantu MBR miliki rumah
Heru menilai permintaan rumah subsidi di Jawa terutama terkonsentrasi di kawasan metropolitan, khususnya penyangga Jakarta. Namun, kemampuan bayar masyarakat masih menjadi kendala.
Meski penyaluran terus tumbuh, Heru mengungkapkan bahwa tingkat kelolosan pengajuan kredit (approval rate) masih menjadi kendala utama. Ia menyebut banyak calon debitur ditolak karena masalah skor kredit, termasuk utang kecil dari pinjaman online.
“Ada yang ditolak karena pinjaman online Rp500 ribu. Nilainya kecil, tapi cukup membuat bank menolak. Ini tantangan soal bankability,” katanya.
Dari sisi penyalur, Bank BTN masih mendominasi dengan 88.310 unit, diikuti BTN Syariah 35.916 unit, dan BRI 17.033 unit.
Untuk asosiasi pengembang, Real Estate Indonesia (REI) mencatat 73.171 unit, sementara Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) 53.081 unit. Bank BJB juga menyalurkan sekitar 5.000 unit hingga pertengahan September.
BP Tapera mencatat tren pembiayaan FLPP fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2022 mencapai Rp25,15 triliun, naik menjadi Rp26,32 triliun pada 2023, lalu turun ke Rp24,57 triliun di 2024.
Hingga 16 September 2025, nilai pembiayaan sudah mencapai Rp22,02 triliun, naik 43,06 persen dibanding periode sama tahun lalu.
Heru optimistis target 350 ribu unit dapat tercapai di akhir tahun. Pemerintah, kata dia, telah memperluas kerja sama dengan bank swasta seperti BCA, Artha Graha, dan Nobu, serta mendorong percepatan pembangunan oleh asosiasi pengembang.
Ia menambahkan, skema kredit yang ditawarkan meliputi DP 1 persen, bunga flat 5 persen, dan tenor hingga 20 tahun, dengan prioritas untuk MBR dan kepemilikan rumah pertama.
Selain itu, tingkat keterhunian rumah subsidi juga tercatat tinggi. Survei semester I 2025 terhadap 29.966 unit menunjukkan keterhunian mencapai 92 persen, menandakan program perumahan subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat.
Baca juga: Menteri PKP pastikan aturan KUR perumahan rilis bulan ini
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
