Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menyusun dokumen rencana kontijensi sebagai pedoman terpadu penanganan bencana konflik sosial di wilayah itu.
Kepala Dinas Kebakaran, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (DKP2B & Satpol PP) PBD Vicente Campana Baay di Sorong, Selasa, menjelaskan tujuan utama penyusunan dokumen ini untuk memastikan kesiapan, respons cepat, dan langkah-langkah mitigasi agar dampak kejadian bisa diminimalkan.
"Papua Barat Daya adalah provinsi baru, sehingga berbagai hal harus disiapkan, termasuk penyusunan dokumen rencana kontijensi," ujarnya.
Baca juga: TNI bangun komunikasi sosial masyarakat Maybrat untuk cegah konflik
Pada penyusunan dokumen ini, pihaknya menggandeng Adventist Development and Relief Agency (ADRA) sebagai lembaga kemanusiaan internasional yang membantu masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, dengan fokus pada pembangunan, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan masyarakat.
"Dalam konteks Papua Barat Daya, ADRA berperan sebagai mitra strategis dalam menyusun dokumen rencana kontijensi konflik sosial," katanya.
Menurut dia, penanganan konflik sosial membutuhkan pendekatan multidimensi, karena dampaknya sering kali meninggalkan trauma yang mendalam di masyarakat.
"Kalau bencana alam, penanganan harus cepat, karena dampak traumanya langsung terasa. Namun, konflik sosial berbeda, mulai dari pemulihan mental, fisik hingga penyediaan fasilitas pendukung," bebernya.
Dia menjelaskan ini adalah langkah awal penting bagi provinsi Papua Barat Daya dalam membangun sistem penanganan konflik sosial yang terencana dan terpadu.
"Kemungkinan atau keadaan tak terduga yang mungkin terjadi di masa depan, dan perlu dipersiapkan sebelumnya supaya penanganan itu bisa berjalan baik," ucapnya.
Baca juga: Kementerian HAM bakal bangun "Kampung Redam" di daerah konflik sosial
Baca juga: Kemenag latih penyuluh dan penghulu deteksi dini konflik sosial
Vicente berharap dokumen ini nantinya dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan strategis pembangunan, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya.
"Kami berharap rencana kontijensi ini bisa menjadi pijakan bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan arah pembangunan ke depan," ucapnya.
Penyusunan rencana kontijensi ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi konflik sosial yang bisa menghambat pembangunan dan mengganggu stabilitas masyarakat.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
