Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengapresiasi komitmen Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pencanangan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Wamen PANRB mengatakan bahwa pencanangan ini merupakan langkah strategis yang harus berkelanjutan untuk mewujudkan budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat secara optimal.
"Saya mendukung penuh inisiatif Kementerian HAM dalam pembangunan zona integritas sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang makin baik," kata Purwadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Sebelum restrukturisasi, kata Purwadi, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia berhasil meraih predikat zona integritas menuju WBK pada tahun 2023.
Prestasi ini, menurut dia, menjadi pijakan penting bagi Kementerian HAM dalam meneruskan upaya pembangunan zona integritas di seluruh unit kerja.
Selain itu, dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebelum restrukturisasi, sebanyak 320 unit telah meraih predikat WBK dan 27 unit memperoleh predikat WBBM antara 2014 dan 2024.
Baca juga: MenPANRB imbau layanan publik tetap jalan jelang Isra Mikraj dan Imlek
Baca juga: Kementerian PANRB dukung BNPB tingkatkan SDM kompeten tangani bencana
Purwadi mengemukakan bahwa capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Ia pun meminta Kementerian HAM untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian mandiri yang merupakan hasil kolaborasi Tim Penilaian Internal Kementerian Hukum dan HAM sebelum restrukturisasi dengan Kementerian PANRB.
Wamen PANRB berharap langkah tersebut dapat makin memperkuat komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
"Semoga komitmen ini terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat serta menjadi inspirasi bagi instansi lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan profesional," ujarnya.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai berpesan kepada jajarannya agar terus memperkuat integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Menurut dia, integritas itu merupakan suatu perbuatan, bukan penilaian. Meski demikian, penilaian penting untuk bisa mengukur apakah yang sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan.
"Pencanangan zona integritas ini diharapkan bukan sekadar seremoni dan formalitas saja. Jadikanlah momen ini sebagai bentuk nyata Kementerian HAM untuk memberikan pelayanan berintegritas dan berkualitas kepada masyarakat," pungkas Pigai.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
