Jakarta (ANTARA) - Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reshuffle Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) hingga Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin ini.
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menilai reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Hak itu boleh dipergunakan dan dipakai kapan saja karena semuanya tergantung pada kebutuhan dan hasil evaluasi Presiden.
"PAN yakin bahwa kebijakan reshuffle yang dilakukan sudah tepat. PAN berharap agar semua menteri baru bisa segera melaksanakan arahan dan petunjuk Presiden," kata Saleh di Jakarta, Senin.
Dengan reshuffle yang dilakukan, dia berharap akan ada perubahan signifikan dalam kinerja pemerintah, terutama dalam hal memenuhi tuntutan masyarakat yang saat ini menginginkan adanya perubahan.
"Mereka ingin semua lebih baik. Pemerintah diminta memprioritaskan ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan," kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.
Menurut dia, semua pihak perlu memberikan ruang dan waktu bagi para menteri yang baru untuk bekerja. Di sisi lain, dia menilai saran dan masukan tetap perlu disampaikan sebagai bahan bagi mereka dalam mengemban jabatannya.
"Meski tidak mudah, saya yakin para menteri baru dapat membawa perubahan penting. Mereka adalah orang pilihan, dipilih oleh presiden untuk membantu dalam melayani masyarakat," katanya.
Baca juga: Prabowo panggil sejumlah pejabat ke istana, di tengah isu reshuffle
Baca juga: Prabowo lantik 4 menteri dan 1 wamen, Purbaya gantikan Sri Mulyani
Baca juga: Mensesneg: Sri Mulyani diganti, bukan mundur atau dicopot
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
