Istanbul (ANTARA) - Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Sabtu mengatakan bahwa Islamabad terbuka terhadap penyelidikan "netral" atas serangan di Kashmir yang dikelola India pada 22 April lalu yang menewaskan 26 orang, demikian dilaporkan penyiar lokal Geo News.
Sharif menyatakan keprihatinannya atas "tuduhan tak berdasar" India setelah insiden Pahalgam, dengan menyatakan bahwa tuduhan tersebut dibuat "tanpa penyelidikan yang kredibel atau bukti yang dapat diverifikasi.
"Pakistan terbuka untuk berpartisipasi dalam penyelidikan yang netral dan transparan atas serangan Pahalgam," kata Sharif saat ketegangan antara kedua negara tetangga dengan senjata nuklir itu meningkat setelah serangan tersebut.
Perdana menteri itu juga mengeluarkan peringatan keras terhadap segala upaya untuk menghentikan atau mengalihkan jatah air Pakistan berdasarkan Perjanjian Perairan Indus, dengan menekankan bahwa air adalah "kepentingan nasional yang vital."
"Saya harus menyebutkan bahwa air adalah kepentingan nasional Pakistan yang vital -- jalur kehidupan bagi 240 juta penduduk kami. Jangan ada keraguan sama sekali, bahwa ketersediaannya akan dijaga dengan segala cara dan dalam segala situasi," kata Sharif.
Sementara itu, pemerintah India menggambarkan insiden itu sebagai "serangan teror" dengan hubungan "lintas batas", dan menyalahkan Pakistan karena mendukungnya.
Namun, Islamabad menyangkal terlibat dalam serangan itu, dengan mengatakan bahwa pihaknya "prihatin" dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.
India kemudian secara sepihak menangguhkan Perjanjian Perairan Indus yang telah berusia puluhan tahun, di mana kedua negara tetangga mengatur pembagian air dari enam sungai di Cekungan Indus.
Pakistan pada Kamis (25/4) menanggapi keras penangguhan sepihak tersebut dengan memperingatkan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan atau menghentikan air ke Pakistan akan dianggap sebagai "tindakan perang."
Menurut Pakistan, tidak ada ketentuan untuk menangguhkan secara sepihak perjanjian pembagian air, yang dimediasi oleh Bank Dunia dan ditandatangani pada September 1960 itu.
Kedua belah pihak juga menangguhkan visa untuk warga negara masing-masing dan mengusir penasihat militer, sementara Islamabad menutup wilayah udaranya untuk maskapai penerbangan India.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Air jadi senjata geopolitik baru di tengah krisis Kashmir
Baca juga: Pakistan kecam India karena dikaitkan serangan Kashmir
Baca juga: PBB ikuti perkembangan India dan Pakistan usai serangan di Kashmir
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
