Jakarta (ANTARA) - Upaya pemerintah untuk mencapai target Zero ODOL (Over Dimension Over Load) dinilai Pakar Otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu memerlukan penguatan secara menyeluruh pada tiga aspek utama, yakni penegakan hukum, pemberian insentif, dan edukasi.
“Pemerintah wajib memperkuat tiga aspek utama secara bersamaan, mulai dari penegakan hukum, insentif kepatuhan, dan edukasi. Penegakan aturan harus konsisten lewat optimalisasi teknologi,” kata dia saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten melalui pemanfaatan teknologi seperti kamera pengawas, sensor berat Weigh-In-Motion, serta alat pengukur dimensi otomatis di titik-titik strategis.
Penegakan ini tentu, menurut Yannes, perlu diiringi dengan sanksi tegas yang mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar.
Namun, pengawasan ketat saja tidak cukup. Pemerintah juga diimbau untuk memberikan insentif fiskal dan kemudahan fasilitas kepada perusahaan logistik yang patuh terhadap aturan ODOL.
Baca juga: Menteri PU: Kebijakan zero ODOL penting untuk kurangi kerusakan jalan
Hal ini dinilai penting untuk mengurangi beban biaya logistik dan mendukung transisi menuju operasional angkutan yang legal dan efisien.
“Di sisi lain, pemerintah juga perlu untuk memberikan insentif fiskal serta fasilitas prioritas bagi perusahaan logistik yang mematuhi aturan demi menekan dampak ekonomi biaya tinggi,” jelas Yannes.
Edukasi pun menjadi pilar penting lainnya. Yannes menyebut sosialisasi mendalam kepada sopir truk, pihak karoseri, dan pengusaha logistik mutlak diperlukan agar pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi bisa merata di semua lini.
Lebih lanjut, Yannes menyoroti pentingnya pengembangan transportasi jarak jauh melalui kereta api yang lebih efisien. Hal ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam distribusi logistik nasional, asalkan didukung model bisnis yang efektif.
“Dominasi angkutan jalan di Indonesia 80 persen pasar freight (pengiriman barang) via Full Truck Load (muatan truk penuh) dan ketergantungan pada truk untuk distribusi barang, terutama e-commerce dan manufaktur, membuat masalah ODOL lebih kompleks dibandingkan negara dengan infrastruktur kereta api lebih maju,” ujar Yannes.
Baca juga: Menhub ingin zero ODOL dipercepat sebelum 2027 demi tekan kecelakaan
Yannes mencontohkan beberapa negara maju seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat sudah mengatur sistem logistik jarak jauh dengan mengoptimasi sistem infrastruktur kereta api yg lebih maju, sehingga angkutan barang tidak mayoritas dibebani melalui truk.
Penerapan pemantauan hingga sanksi yang dikenakan negara-negara tersebut, lanjut Yannes, juga telah dibantu oleh teknologi sehingga penerapannya lebih efisien dan ketat.
Untuk memastikan keberhasilan implementasi Zero ODOL, ia menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga seperti kepolisian, dinas perhubungan, pelaku industri karoseri, hingga pengusaha logistik. Hanya dengan sinergi yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkeadilan.
Adapun Zero ODOL adalah program pemerintah Indonesia untuk menghilangkan praktik truk yang membawa muatan berlebih (ODOL) dan melanggar batas dimensi kendaraan.
Tujuan utama Zero ODOL adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, mengurangi kerusakan jalan, dan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dalam industri logistik.
Baca juga: Pustral UGM sebut Zero ODOL tidak ganggu distribusi logistik nasional
Baca juga: Atasi ODOL, Kemenhub: Perpres Penguatan Logistik Nasional disiapkan
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
