Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi wacana peningkatan status Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah dan kehadiran lembaga baru dinilai dapat lebih mengoptimalkan peran negara dalam penyelenggaraan haji.
"MUI siap bekerja sama, mendukung, dan memberikan suport untuk sukses penyelenggaraan haji dengan optimal, melalui fatwa-fatwa keagamaan terkait ibadah haji," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Senin.
Asrorun berharap dengan kehadiran Kementerian Haji dan Umrah akan menjamin umat Islam yang wajib haji dapat melaksanakan kewajiban secara baik, terpenuhi syarat rukun, serta terlayani sarana-prasarana untuk ibadah dengan baik.
Baca juga: Menag: Peralihan layanan haji ke BPH langkah strategis tingkatkan mutu
Ia menekankan adanya sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah dan MUI, khususnya dalam penyelenggaraan haji.
"Kementerian haji menyelenggarakan pelayanan haji, sementara MUI menetapkan fatwa-fatwa keagamaan terkait manasik haji yang jadi pedoman bagi kementerian," kata dia.
Ketua Umum Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA-IPNU) ini juga mendorong agar Kementerian Haji dan Umrah melakukan kordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag).
Baca juga: Kepala BP Haji akan terima keputusan apapun soal perubahan kelembagaan
Ia menilai koordinasi tersebut penting dilakukan terkait dengan pelaksanaan pembinaan jamaah haji, terutama pasca-pelaksanaan haji, terkait transformasi kelembagaan dan ketenagakerjaan.
"Walau bagaimanapun Kementerian Agama sebagai kementerian induk yang sebelumnya menyelenggarakan ibadah haji penting untuk koordinasi kelembagaan," kata dia.
Baca juga: BP Haji diubah jadi kementerian setelah RUU Haji disetujui
Baca juga: AMPHURI harap hadirnya Kementerian Haji bikin tata kelola lebih baik
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
