Tanjungpinang (ANTARA) - Komisi IX DPR RI mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya menemukan sejumlah catatan penting dalam operasional dapur MBG saat meninjau Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kota Batam serta berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kepri.
"Beberapa standar operasional prosedur (SOP) belum terpenuhi, antara lain kelayakan ruang memasak, ketersediaan genset, serta aspek keamanan dapur," katanya di Batam, Jumat.
Kondisi ini, kata dia, perlu menjadi evaluasi bersama bagaimana dapur dengan kondisi seperti itu sudah mendapatkan izin. Komisi IX sudah menyampaikan masukan langsung kepada BGN agar pelaksanaan program ini sesuai standar yang ditetapkan
Selain itu, Nihayatul turut menyoroti adanya perbedaan data kebutuhan jumlah dapur MBG di Kepri. BGN sebelumnya menyampaikan kebutuhan sebanyak 264 dapur, sedangkan Pemprov Kepri mencatat 253 dapur.
“Selisih sembilan dapur ini cukup signifikan karena satu dapur bisa melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Hal ini perlu diverifikasi lebih lanjut,” jelasnya.
Selanjutnya, Komisi IX juga menerima masukan dari BPOM, Dinas Kesehatan, hingga Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Salah satu sorotan adalah efektivitas program MBG dalam menekan angka stunting, mengingat masih ada daerah dengan prevalensi stunting tinggi yang belum mendapatkan alokasi program.
Baca juga: Pentingnya pemahaman SJPH dalam program Badan Mutu dan Gizi
“Program MBG ini hanya diberikan dua kali dalam seminggu dalam bentuk makanan jadi, sementara hari lain berupa makanan instan. Ini dipertanyakan efektivitasnya dalam menurunkan stunting. Semua masukan ini akan menjadi bahan evaluasi Komisi IX untuk perbaikan ke depan,” ujar Nihayatul.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyambut baik kehadiran Komisi IX DPR RI. Ia menyebut saat ini di Kepri telah beroperasi 63 dapur MBG, dengan 103 dapur lainnya dalam tahap persiapan.
“MBG di Kepri memang masih ada kekurangan, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan adanya masukan dari DPR, kami di daerah bersama BGN akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar kinerja program ini semakin baik,” ungkap Nyanyang.
Ia memastikan Pemprov Kepri berkomitmen menjalankan program MBG, dengan mengalokasikan anggaran APBD untuk mendukung infrastruktur dapur layanan gizi serta menyiapkan satgas MBG di setiap daerah di Kepri.
Baca juga: Mensesneg minta maaf dan janji pulihkan korban keracunan MBG
Keberadaan SPPG sangat krusial dalam menyukseskan program MBG, karena SPPG menjadi ujung tombak distribusi makanan bergizi tersalurkan secara merata ke seluruh pelosok Kepri.
"Kami sangat serius menjalankan program MBG sesuai visi besar pemerintah pusat mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Wagub Kepri.
Baca juga: Mendagri teken SKB percepatan program Makan Bergizi Gratis
Pewarta: Ogen
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
