Muhasabah untuk Jakarta berkaca dari insiden kebakaran

1 week ago 8

Jakarta (ANTARA) - Jakarta belakangan ini mengalami rentetan musibah kebakaran, baik itu di permukiman, gedung bertingkat, bahkan api juga menghanguskan pusat perbelanjaan besar seperti Glodok Plaza.

Kebakaran memang bukanlah bencana baru bagi kota yang ramai ini. Setiap tahun, kebakaran terjadi terutama di permukiman padat penduduk. Pada tahun 2024, Jakarta bahkan mengalami 1.970 kasus kebakaran.

Cuaca panas, instalasi listrik yang tak sesuai standar, kelalaian manusia, serta kurangnya sistem pencegahan menjadi faktor utama yang memperparah situasi.

Untuk itu, Jakarta perlu bermuhasabah dalam menghadapi kebakaran. Agar kelak jika "si jago merah" datang lagi, kota ini lebih siap menjinakkannya.

Tantangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menghadapi beberapa tantangan dalam mengatasi kebakaran yang belakangan banyak terjadi di Jakarta.

Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan menjelaskan tantangan yang mereka hadapi salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur yang memadai untuk menjangkau lokasi-lokasi sulit. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang risiko kebakaran juga menjadi soal.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta, Satriadi Gunawan, mengakui bahwa Jakarta masih menghadapi kekurangan personel dan pos pemadam kebakaran.

Dari total 267 kelurahan di Jakarta, saat ini hanya terdapat 172 pos pemadam kebakaran yang tersedia.

Hal ini juga sudah menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, saat ini jumlah pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran (Gulkarmat) masih belum ideal, karena keterbatasan anggaran belanja pegawai.

Dari data yang ada saat ini, Mujiyono memaparkan terdapat 1.745 orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) operasional atau 40,9 persen dan 1.845 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) operasional atau 44 persen. Sisanya jumlah pegawai terdiri dari PNS Staf dan PJLP Non Operasional, yakni 644 orang.

Menurut Mujiyono, jumlah personel ini masih jauh dari rekomendasi ideal yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yang mengusulkan angka mencapai 11.200 orang.

Namun, keterbatasan jumlah pegawai di DKI Jakarta ini terhambat oleh aturan mengenai batasan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja daerah.

Saat ini, lanjut Mujiyono, belanja pegawai di DKI Jakarta sudah mencapai Rp22,3 triliun dari total Belanja Daerah sebesar Rp82,6 triliun, atau sekitar 26,9 persen.

Upaya

Di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam. Berbagai upaya mitigasi kebakaran pun dilakukan. Salah satunya, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta telah memasang 42 hidran mandiri di daerah rawan kebakaran.

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pun secara rutin diadakan dengan target minimal setiap RT memiliki dua unit APAR.

Bentuk sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat juga dilakukan di antaranya melalui balai warga di pos RW, petugas yang melakukan sosialisasi melalui pengeras suara (woro-woro) di tempat-tempat pemukiman padat penduduk, kerja sama dengan DKM masjid untuk mengimbau pencegahan kebakaran, serta program penempelan stiker cegah kebakaran yang bekerja sama dengan lurah serta RW dan RT di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menangani potensi kebakaran di lingkungan masing-masing secara dini. Sepanjang tahun 2024 Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sebanyak 4.474 RW yang tersosialisasi di lima wilayah DKI Jakarta.

Tak ketinggalan, Suku Dinas Gulkarmat juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar para siswa juga memahami bahaya kebakaran dan cara menghadapinya.

Solusi

Baru-baru ini, kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles juga menjadi perhatian dunia. Jakarta pun mencoba berkaca dari upaya pemerintah setempat menjinakkan api di sana.

Menurut pengamatan Kepala Bidang Operasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Suheri, upaya pemadaman api di negara tersebut dilakukan secara baik, sehingga tak banyak korban yang berjatuhan.

Misalnya penggunaan cairan khusus untuk menghambat api, penggunaan teknologi-teknologi seperti drone untuk memantau dan memadamkan api dari udara, serta koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. Selain itu, masyarakat di sana juga sebagian besar sudah terdidik untuk menghadapi kebakaran, sehingga mereka mampu untuk mengevakuasi diri.

Pelajaran-pelajaran inilah yang harus dicatat oleh Jakarta. Sebab Suheri menjelaskan, terdapat tiga aspek penting yang harus dimiliki untuk mengatasi kebakaran yakni kesiapan sumber daya manusia (SDM) baik dari pihak pemadam kebakaran (Damkar) dan masyarakat, lingkungan sekitar, serta sarana prasarana terkait proteksi kebakaran.

Menurutnya, penggunaan teknologi-teknologi juga diperlukan di Jakarta mengingat tantangan dan tuntutan yang luar biasa. Dengan penggunaan teknologi seperti yang dilakukan di Los Angeles, pemadaman api bisa langsung dilakukan ke titik nyala api. Sebab, penggunaan teknologi memungkinkan untuk masuk ke titik sasaran tanpa risiko nyawa.

Selain itu menurutnya, penggunaan teknologi juga lebih menghargai nyawa para pemadam kebakaran. Dia berharap jangan sampai, minimnya jumlah SDM damkar semakin berkurang dengan bergugurannya mereka saat berupaya menjinakkan api.

Terakhir, hal yang tak kalah penting menurut Suheri adalah dengan melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat tentang tata cara menghadapi kebakaran.

Salah satunya, program gerakan masyarakat punya APAR (gempar) di Jakarta Selatan, perlu dicontoh untuk meminimalkan terjadinya kebakaran, serta melatih warga menggunakan alat hingga melakukan evakuasi.

Read Entire Article