Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza ke Indonesia, asalkan tidak bersifat permanen.
"Ya (Muhammadiyah) sejalan, yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen, dan tidak dalam konsep yang sama seperti ditawarkan oleh (Presiden AS) Trump," ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Selasa.
Haedar berharap semua pihak saling memahami dan toleran terhadap keragaman cara untuk membela warga Palestina.
"Muhammadiyah memahami (rencana) evakuasi 1.000 orang itu bersifat sementara untuk dilayani kesehatan dan keselamatannya, bahkan ada yang bisa disekolahkan untuk kemudian nanti pada saatnya dikembalikan ke tanah airnya, Palestina," ucapnya.
Baca juga: Ma'ruf Amin soal rencana evakuasi warga Gaza: Tidak ada masalah
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa pendekatan diplomatik dan politik jangka panjang tetap harus menjadi prioritas.
"Selama ini kan Indonesia itu sangat tegas terhadap (masalah) Palestina. Bahkan pidato Menteri Luar Negeri RI yang lalu, Bu Retno Marsudi begitu tegas, yang itu mewakili pemerintah Indonesia, biarpun sekarang berganti (menlu), sikap politik itu tetap harus dipegang menjadi patokan utama," ujarnya.
Menurut Haedar, Muhammadiyah sejak lama telah aktif membantu rakyat Palestina melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan, seperti pengiriman dokter ke Gaza, penyediaan pendidikan bagi mahasiswa Palestina di Indonesia, serta pembangunan madrasah bagi anak-anak pengungsi di Beirut.
"Langkah-langkah yang bisa memecahkan masalah yang bersifat fast program itu juga tidak ada salahnya," katanya.
Baca juga: MPR: Rencana evakuasi warga Gaza bagian persiapan Palestina merdeka
Baca juga: Prabowo sebut ada terobosan soal Gaza dari konsultasi lima negara
Menurut Haedar, menjaga kesatuan sikap di antara kelompok-kelompok pendukung kemerdekaan Palestina amat penting dengan menyikapi setiap perbedaan pandangan melalui dialog.
"Kita jangan saling kontradiksi yang akhirnya kita tidak bisa memobilisasi energi positif kita untuk Palestina. Saya yakin inilah tradisi dalam kehidupan kebangsaan kita," tutur Haedar.
Muhammadiyah, menurutnya, selalu siap bekerja sama dengan pemerintah dan semua elemen masyarakat dalam upaya mendukung rakyat Palestina.
Namun, ia berharap berbagai upaya tersebut benar-benar dijalankan dengan prinsip kemanusiaan dan berlandaskan semangat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
"Langkah-langkah politik tentu juga harus menjadi perhatian pemerintah dengan semangat politik bebas aktif dan proaktif untuk mencari solusi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melawat ke lima negara di Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania, untuk meminta dukungan mereka terhadap rencana Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza ke Indonesia.
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia akan menjalankan rencananya itu manakala mendapatkan "lampu hijau" dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Palestina di Gaza.
"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
