Jakarta (ANTARA) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan pemimpin administrasi publik harus kompeten, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan, dalam kegiatan Menyapa Sahabat Kebangsaan dengan tema Pemimpin Administrasi Publik yang Berintegritas dan Berwawasan Kebangsaan di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12).
Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR Anies Mayangsari Muninggar menekankan adanya tantangan yang dihadapi administrasi publik Indonesia, yaitu tantangan integritas, tantangan penegakan hukum, dan tantangan kepercayaan publik.
"Pemimpin administrasi publik yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan adalah sosok yang menjadikan Pancasila sebagai jiwa, konstitusi sebagai kompas, dan NKRI sebagai rumah bersama,” kata Anies dalam kegiatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dia menyebutkan nilai dasar integritas meliputi jujur, akuntabel, dan etis, sedangkan nilai wawasan kebangsaan antara lain nilai nasionalisme, persatuan, dan kesejahteraan.
Dalam tantangan integritas, Anies mengutip data Transparancy International yang mencatat bahwa pada tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 37/100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), di mana Indonesia berada pada peringkat 99 dari 180 negara.
Ia mengatakan skor tersebut menunjukkan persepsi korupsi di sektor publik masih tinggi dan menghambat terwujudnya birokrasi yang bersih.
Sementara tantangan penegakan hukum, lanjut dia, terlihat dalam data resmi dari Statistik Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024, yang menunjukkan lebih dari 85 persen penyidikan korupsi berasal dari pengadaan barang/jasa serta gratifikasi dan penyuapan.
“Fakta ini menegaskan bahwa sektor esensial dalam pelayanan publik masih menjadi titik paling rawan korupsi,” ucap dia.
Kemudian dalam tantangan kepercayaan publik, sambung dia, data GoodStat 2025 mencatat 60 persen masyarakat menyatakan cukup percaya pada lembaga negara dengan angka sangat percaya masih di bawah 25 persen.
Dikatakan bahwa data itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik masih moderat namun belum kokoh dan sangat dipengaruhi oleh kualitas integritas pemimpin publik.
Menurut Anies, Indonesia tidak hanya membutuhkan pejabat, tetapi pemimpin yang berani jujur, berani melayani, dan berani menjaga kehormatan negara.
Karena itu, dirinya berharap mahasiswa administrasi publik, sebagai calon penyelenggara pemerintahan (perencana, analis, birokrat, pemimpin), agar dapat menyiapkan diri sebagai generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh secara moral dan nasionalisme.
Sementara, staf pengajar Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad Slamet Usman Ismanto mengatakan seorang pemimpin administrasi publik harus memberikan harapan karena seorang pemimpin administrasi publik akan membuat keputusan.
"Seorang pemimpin administrasi publik juga harus menjadi teladan,” ujar Slamet menanbahkan.
Terkait dengan harapan, keputusan, dan teladan, lanjut dia, seorang pemimpin administrasi publik harus memiliki kemampuan literasi data dan literasi teknologi. Kemampuan literasi bisa diperoleh dengan cara membangun karakter yang dimulai dengan kebiasaan.
Dia menegaskan keberhasilan dipengaruhi oleh komitmen dan konsistensi, yang membutuhkan mentor dan latihan, lantaran masa depan bukan direncanakan, melainkan diciptakan.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
