Jakarta (ANTARA) - Persoalan yang menimpa para pekerja smelter di Bangka Belitung akhir-akhir ini kembali membuka mata semua pihak bahwa perlindungan buruh masih memerlukan penataan serius.
Lebih dari 1.800 pekerja kini berada dalam situasi tidak menentu setelah smelter tempat mereka bekerja dihentikan operasionalnya. Penulis melihat persoalan ini bukan sekadar isu ketenagakerjaan, tetapi cermin bagaimana negara memposisikan pekerja dalam proses penataan industri.
Di tengah upaya menegakkan aturan, bangsa ini tidak boleh lupa bahwa di balik mesin dan pabrik, ada manusia yang menggantungkan seluruh hidupnya pada pekerjaan itu.
Karena itu harus disadari bahwa penertiban memang penting, tetapi perlindungan pekerja juga merupakan persoalan yang mendasar.
Penutupan suatu tempat kerja, apa pun status hukumnya, idealnya tidak boleh membuat pekerja kehilangan kesempatan untuk memenuhi hak dasar mereka. Mereka berhak atas pesangon dan kepastian. Hubungan kerja tidak hapus begitu saja karena ada temuan pelanggaran perusahaan.
Di sinilah mitigasi sosial seharusnya menjadi langkah pertama sebelum kebijakan penutupan dilakukan. Ketika sebuah smelter dinyatakan ilegal, proses administrasi boleh berjalan, tetapi pekerja tidak boleh menjadi korban dari ketidakteraturan tersebut.
Lembaga seperti Danantara sebenarnya memiliki kapasitas besar untuk melakukan pengambilalihan sementara smelter yang bermasalah.
Dengan aset finansial yang kuat, tidak sulit bagi mereka untuk menjaga keberlangsungan produksi sembari proses hukum berjalan. Bila langkah ini dilakukan, buruh dapat tetap bekerja, perekonomian lokal tidak terhenti, dan negara dapat menghindari potensi gejolak sosial.
Penulis tidak melihat hal ini sebagai solusi yang rumit, justru ini adalah bentuk kehadiran negara yang paling nyata.
Jika negara mampu menyelamatkan perusahaan besar di masa krisis, maka menyelamatkan ribuan buruh seharusnya menjadi prioritas yang jauh lebih mendesak.
Baca juga: Lima smelter timah di Babel PHK 1.000 pekerja
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
